Difasilitasi DPR RI, 64 Pekerja Krakatau Baja Konstruksi Kembali Bekerja

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini memberikan keterangan kepada pers menyoal nasib 64 pekerja PT Krakatau Baja Konstruksi, usai audiensi bersama pimpinan DPR dan perwakilan Konfederasi KASBI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026. Foto Yoga/Karisma.
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini memberikan keterangan kepada pers menyoal nasib 64 pekerja PT Krakatau Baja Konstruksi, usai audiensi bersama pimpinan DPR dan perwakilan Konfederasi KASBI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026. Foto Yoga/Karisma.

Lebih lanjut, Anggia mengatakan penyelesaian melalui status PKWT untuk sementara menjadi jalan keluar di tengah upaya pembenahan internal perusahaan. Namun, DPR akan terus mengawal perkembangan hubungan kerja para buruh agar ke depan dapat memperoleh kepastian status yang lebih baik, termasuk peluang menjadi pekerja tetap atau PKWTT.

“Sementara ini kita PKWT dulu, nanti harapannya dan kita terus kawal, saya juga sudah ngomong dan Pak Dasco minta juga untuk kita kawal, nanti kita akan jadikan PKWTT. Pekerjaan tetap, karyawan tetap,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi KASBI Sunarno mengapresiasi fasilitasi pimpinan DPR dan Komisi VI dalam membantu menyelesaikan persoalan pekerja KPDP. Ia membenarkan bahwa sebagian besar buruh telah bekerja sekitar delapan tahun, tetapi tidak memperoleh kejelasan status hubungan kerja dan pemenuhan hak normatif sesuai ketentuan.

Sunarno menyebut, sebelumnya terdapat 64 pekerja yang diberhentikan secara sepihak. Melalui pertemuan dan musyawarah dengan manajemen Krakatau Steel, para pekerja tersebut akhirnya dipekerjakan kembali. Ia juga menyampaikan bahwa keberadaan serikat pekerja yang sebelumnya menghadapi persoalan kini kembali diperbolehkan.

“Ada 64 orang yang diberhentikan secara sepihak, dan serikat buruhnya juga diberangus. Namun, sekarang sudah dipekerjakan kembali dan serikat pekerjanya diperbolehkan,” kata Sunarno.

Ia berharap penyelesaian tersebut dapat menjadi langkah untuk memastikan perusahaan milik negara menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak normatif pekerja. Sunarno juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPR dan Komisi VI yang telah membantu membuka ruang komunikasi dengan manajemen perusahaan.

Melalui fasilitasi tersebut, DPR diharapkan dapat terus mengawal pemenuhan hak pekerja, khususnya di lingkungan perusahaan BUMN dan grup usahanya, agar hubungan industrial berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan memberikan kepastian serta perlindungan bagi buruh. (Red)

Sumber: DPR RI