RIENEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto memilih menginap di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, usai meresmikan 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dan meresmikan megaproyek kilang terintegrasi atau Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina, Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Senin, 12 Januari 2026.
Di hari yang sama, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk perkara Nomor 270/PUU-XXIII/2025 terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Permohonan ini diajukan oleh Zulkifli, yang menguji konstitusionalitas Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN. Pemohon menilai ketentuan Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN telah dan setidak-tidaknya berpotensi nyata merugikan hak konstitusionalnya. Menurut Pemohon, ketentuan a quo menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai eksistensi Ibu Kota Negara, membuka risiko terjadinya kekosongan pusat pemerintahan, serta berpotensi mengganggu prinsip negara hukum
“Saat ini menurut pemahamannya adalah belum ada kepastian hukum sehingga lewat Mahkamah Konstitusi kami mohonkan,” ujar Hadi Purnomo selaku kuasa hukum Pemohon dalam sidang.
Menurut Pemohon, belum ada kepastian hukum mengenai ketentuan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara yang berada di Kalimantan Timur dalam UU IKN. Selain itu, belum ada juga kejelasan status Jakarta ketika Ibu Kota Negara berpindah ke Ibu Kota Nusantara tersebut.
