Berbagai problem yang terjadi dalam 10 tahun terakhir bermuara pada bobroknya sistem pemilu dan partai politik Indonesia yang menghamba pada kapitalisme.
“Sistem pemilu kita memberikan celah negara ini dipimpin oleh orang-orang yang culas. Partai politik tidak bisa menjalankan amanat demokrasi karena mengedepankan kepentingan pribadi. DPR bukan rumah wakil rakyat, tetapi tempat tumbuh suburnya oligarki. Selama sistem pemilu dan partai politik kita tidak diubah, selama itu pula rakyat Indonesia dipimpin oleh rezim tipu-tipu,” ungkap Elanto.
Aliansi Jogja Memanggil dalam aksi peringatan darurat belum berakhir, menyerukan kepada pemerintah dan rakyat Indonesia.
Artikel lain
Putusan 70 MK Pertegas Batas Usia Minimum Cagub-Cawagub 30 Tahun
Mahkamah Konstitusi Ubah Syarat Ambang Batas Parpol Mencalonkan Kepala Daerah
Laksanakan Putusan MK, KPU Terbitkan PKPU Nomor 10 Tahun 2024
1. Menolak otoritarianisme populis yang dipraktikkan oleh Jokowi beserta kroni-kroninya.
2. Menuntut agar segera dilakukan perombakan pada UU Pilkada dan UU Partai Politik.
3. Melawan segala upaya perusakan atau pelemahan konstitusi.
4. Akan melakukan segala cara untuk mencegah oligarki dan politik dinasti.
5. Menyerukan kepada warga Jogja untuk membangun oposisi rakyat. (Red)
