RIENEWS.COM – Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mewanti-wanti kepada pemerintah agar penyaluran bansos tepat waktu dan tepat sasaran. Mengingat kekhawatiran pemanfaatan bantuan sosial (bansos) oleh capres-cawapres tertentu untuk kampanye.
“Untuk menghindari politisasi bansos menjelang pemilu,” kata Said dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 3 Januari 2024.
Ia pun mengingatkan, bansos adalah hak rakyat, karena dipungut dari pajak rakyat dan penghasilan bukan pajak yang diterima negara dari kekayaan alam di Indonesia. Jadi bukan milik pemerintah. Mekanisme penyaluran bansos pun lewat Kementerian Sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan sesuai tupoksi atas dasar perintah undang-undang.
Kebijakannya didesain bersama oleh DPR dan pemerintah. Status pemerintah hanya menyalurkan kebijakan yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR.
“Tidak elok kalau ada pejabat pemerintah, program bansos adalah karena belas kasihan atau kemurahan hati pemerintah. Namun, itu memang hak rakyat yang wajib diberikan,” tukas Said.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menyorot sikap Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang menolak pembagian bantuan sosial (bansos) ditunda sampai Pemilu 2024 selesai. Ia menduga Zulhas mempolitisasi persoalan bansos tersebut.
“Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk mendapatkan politik electoral. Itu sesuatu yang tidak manusiawi,” kata Aria Bima.
Pihaknya memastikan akan mempertanyakan sikap Mendag terkait bansos tersebut. Seharusnya Kemendag berfokus pada kenaikan harga beras dan cabai.
“Akan kami tanyakan di Komisi VI. Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan (harga) beras yang pada hari ini (beras) medium mencapai Rp15 ribu dan cabai mencapai Rp175 ribu,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Menurut Zulhas, justru bansos saat ini sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga bantuan sosial tidak boleh ditunda penyalurannya.
“Karena harga naik. Ada bantuan BLT El Nino, bansos, kemudian BLT biasa. Jadi ini harus dilanjutkan, diteruskan, karena rakyat sangat membutuhkan,” tandas Zulhas.
Disalurkan BUMN
Sementara Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mendorong agar penyaluran program bansos dapat disalurkan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Harapannya, penyaluran bansos yang mencapai Rp400 triliun itu dapat benar-benar efektif dan tepat sasaran.
“Penyaluran bansos jangan sampai dijadikan alat kepentingan politik tertentu. Karena, program ini telah menjadi instrumen penting dalam menopang keberlangsungan hidup masyarakat kelas bawah,” tegas Darmadi.
Perlu mekanisme pengawasan yang kuat dari legislatif agar penyaluran bansos tepat sasaran dan tepat waktu. Pihaknya menyatakan tengah menginisiasi pembentukan Panja Efektivitas Penyaluran Bansos, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR. Pembentukan panja disebutnya wujud tanggung jawab kepada rakyat, karena bansos menggunakan uang rakyat.
“Sudah jadi tanggung jawab kami selaku wakil rakyat memastikan program tersebut benar-benar tepat sasaran. Jadi kami di Komisi VI DPR berencana membentuk panja itu sesegera mungkin,” ucap Darmadi.
Artikel lain
Politisi PKS Sukamta, Pemerintah Perlu Ajukan Israel ke Mahkamah Internasional
Sambut Wisman Pertama 2024, Sandiaga: Jangan Ragu Berwisata Jelang Pemilu
Per 1 Januari Imunisasi Covid-19 Berbayar, DPR: Waktu Tidak Tepat
Lewat panja, ada tiga perusahaan yang ditunjuk Perum Bulog untuk menyalurkan bansos. Keberadaan Panja juga untuk memudahkan pengawasan distribusi terhadap empat program bantuan pangan yang tengah berjalan senilai Rp400 triliun tersebut.
