RIENEWS.COM – Bupati Karo Terkelin Brahmana menyebutkan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, setiap Puskesmas wajib untuk diakreditasi secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali.
Disebutkan Terkelin, akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.
“Dibalik itu, berdasarkan penjabarannya, tujuan umum dari akreditasi Puskesmas adalah meningkatkan mutu layanan Puskesmas,” tegas Bupati Karo.
Hal tersebut disampaikan Bupati Karo Terkelin Brahmana saat menerima kedatangan Tim Akreditasi Puskesmas Barusjahe, Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Kementerian Kesehatan, dr. Fia Dewi Auliani, Amri Madjid, dr. Ahmad Ramadhan, Senin 22 Oktober 2018.
Baca Berita: Puskesdes Ujung Teran, Warga Sebut Tidak Difungsikan, Kadiskes Bilang Difungsikan
Tim Akreditas akan melakukan survei terhadap pelayanan Puskesmas Barusjahe selama tiga hari, dimulai pada Senin 22 Oktober 2018.
“Selamat datang kepada para tim survey,” ucap Bupati Karo.
Terkelin menyebutkan, akreditasi untuk menilai apakah sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan upaya pokok sesuai dengan standar yang ditetapkan.
“Semua ini kami serahkan kepada tim yang ada untuk menentukan kelayakannya. Kami tahu Tim Akreditasi Puskesmas merupakan komisi yang memang sudah dilatih khusus menjadi penilai apakah sebuah Puskesmas lulus akreditasi atau tidak,” imbuh Terkelin.
Anggota DPRD Karo Firman Firdaus Sitepu yang turut hadir dalam pertemuan, berharap, pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan kesehatan menjadi hal utama.
