Bupati Karo Sebut PAD dan Dana Perimbangan Alami Penurunan di P-APBD Karo TA 2020

oleh -120 Kali Dibaca
Bupati Karo Terkelin Brahmana menyampaikan nota pengantar keuangan Raperda P-APBD Karo Tahun Anggaran 2020 di sidang paripurna DPRD Karo. [Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM – Bupati Karo Terkelin Berahmana menyampaikan Nota Pengantar Keuangan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2020, dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Karo, Jumat  25 September 2020.

Bupati menyampaikan bahwa pada tahun 2020 merupakan tahun yang berat dalam pelaksanaan APBD bagi seluruh daerah sehingga perlu kebijakan dan dukungan semua pihak agar pembangunan tetap terlaksana dengan baik walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19.

“Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, hakekatnya adalah perubahan terget pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintah daerah,” ujar Terkelin.

Dijelaskannya, P-APBD Karo 2020 dijabarkan dalam rencana kerja anggaran (RKA) pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan mengacu kepada kesepatan kebijakan umum APBD dan prioritas program dan plafon anggaran.

Baca Berita:

KPU Karo Gelar Pengundian Nomor Urut 5 Paslon Pilbup Karo

Kejari Karo Kembali Amankan Uang Tunjangan Khusus Pejabat Pemkab Rp1,1 Miliar

Pendapatan daerah, kata Terkelin, mengalami penurunan sebesar 7,89 persen atau sebesar Rp108.819.864,764.- dari semula sebesar Rp1.379.111.962.496.-pada APBD induk tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp1.270.292.097.732 pada Perubahan APBD Tahun anggaran 2020..

“Penurunan tersebut merupakan akumulasi dari penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp14.335.089.003 dari semula Rp103.840.957.850. pada APBD induk tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp89.505.868.847 .- pada P-APBD 2020,” terang Terkelin.

Ditambahkannya, dana perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp129.053.774.025.-dari semula Rp1.000.076.594.321.-pada APBD induk tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp871.022.820.296..- pada P-APBD 2020.

“Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan sebesar Rp34.568.998.264.- dari semula Rp275194.410.325.-pada APBD induk tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp309.763.408.589.-pada P-APBD 2020,” beber Terkelin.

Sementara itu tambah Terkelin belanja daerah mengalami peningkatan 9,46% atau sebesar Rp130.461.343.28t.-dari semula sebesar Rp1.37o.111.962.496.-pada APBD induk tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp1.509.573.305.781.- pada P-APBD 2020.

“Perubahan belanja tersebut mencakup peningkatan pada belanja tidak langsung dan pada belanja langsung. Peningkatan belanja tidak langsung sebesar Rp266.999.728,-dari semula sebesar Rp972.576.79u.938,,-pada APBD induk tahun anggaran 2020,menjadi sebesr Rp972.843.797.666 pada P -APBD 2020,” beber Berahmana.

Sementara belanja langsung meningkat menjadi sebesar Rp130.194.343.557,-dari semula Rp406.535.164.558,-pada APBD induk tahun anggaran 20wp menjadi sebesar Rp536.729.508.1q5,-pada P-APBD tahun anggaran 2020.

“Berdasarkan pendapatan dan belanja sebagaimana diuraikan maka struktur Perubahan APBD tahun anggaran 2020 mengalami defisit sebesar Rp.239.281.208.049,-. Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp.239.281.208.049,-yang merupakan penggunaan SILPA tahun anggaran 2019 sebesar Rp239.810.873.824,-. Pada sisi penerimaan pembiayaan dan penyertaan modal kepada PT.Bank Sumut sebesar Rp.529.665.775,” beber bupati

“Namun harus kita sadari bersama bahwa sesungguhnya kemampuan keuangan daerah belum dapat mengakomodir aspirasi masyarakat dan SKPD sebagaimana yang diharapkan, ditambah lagi dengan kondisi yang sama-sama kita ketahui penerimaan negara mengalami penurunan, ditengah pandemi covid-19,” katanya.

Ketua DPRD Karo Iriani  Tarigan yang memimpin rapat paripurna, mengapresiasi langkah yang diambil Bupati Karo dalam memaksimalkan penggunaan anggaran.

“Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah yang telah menyampaikan, Nota Pengantar Keuangan Tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2020. Semoga apa yang kita lakukan bersama ini bisa terlaksanakan dengan baik sesuai dengan harapan kita,” katanya.

Dalam sidang paripurna, Bupati Karo menyerahkan berkas Nota Pengantar Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD-P Tahun Anggaran 2020 kepada Ketua DPRD Kabupaten Karo Iriani Tarigan. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *