Kedua, pada sektor sumber daya alam, YLBHI dan 18 LBH Kantor sepanjang delapan tahun terakhir menangani 106 konflik agraria dengan skala luasan konflik sebesar 843.000 hektar lahan terdampak, dan berimbas pada 91.938 jiwa menjadi korban, dan 40 kasus kriminalisasi.
Dari 106 konflik, 40 di antaranya berada pada 2 sektor yakni proyek strategis nasional (PSN) dan perkebunan. Pengerahan aparat keamanan dalam ranah sipil digunakan untuk melancarkan PSN yang kerap berujung pada perampasan tanah dan pelanggaran HAM.
“Praktik ini dilegitimasi oleh berbagai regulasi yang mempermudah pengadaan lahan, namun di lapangan sering disertai intimidasi dan kekerasan, seperti ancaman terhadap masyarakat adat Malind di Merauke dan kekerasan terhadap warga Rempang Eco City. Selain itu, revisi UU Minerba melalui Pasal 17A berpotensi melegalkan penggusuran pemukiman dan lahan pertanian demi kepentingan tambang,” jelas Isnur.
Ketiga, YLBHI menyoroti upaya negara berupaya mengubur dosa pelanggar HAM masa lalu.
“Terdapat upaya sistematis untuk mengaburkan sejarah pelanggaran HAM berat, ditandai dengan pernyataan Menko Hukum dan HAM yang menyangkal tragedi Mei 1998 sebagai pelanggaran HAM berat serta tekanan agar Komnas HAM tidak membahas kasus Bumi Flora dan pembunuhan Munir,” sebut Isnur.
Keempat, di tengah masifnya perusakan terhadap negara hukum, demokrasi dan HAM oleh pemerintah. Kondisi ini nyaris disempurnakan oleh pemangkasan anggaran secara drastis terhadap lembaga-lembaga pengawas negara seperti Komnas HAM, LPSK, Komisi Yudisial dan lembaga sejenisnya. Kontras dengan anggaran mega besar terhadap sektor keamanan seperti TNI dan Polri.
“Terakhir, di tengah carut-marut persoalan kemanusiaan tersebut, harapan justru terus menyala sebagai antitesis atas kegagalan negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Harapan itu hidup dalam menguatnya gerakan rakyat yang tumbuh dari bawah,” imbuhnya.
Isnur menyatakan, pengurus YLBHI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh inisiatif kolektif yang lahir dari solidaritas-warga bantu warga di tengah bencana, aksi saling jaga, dan berbagai bentuk perlawanan serta soliditas lainnya.
“Kami tegaskan, seberapapun negara meruntuhkan prinsip negara hukum, demokrasi, dan HAM, kami bersama gerakan rakyat akan terus berdiri bersama,” tandas Isnur. (Rep-Red)
