Dua Kali Gagal, Paripurna LKPj APBD 2018 Karo Digelar

oleh -1.425 Kali Dibaca
Bupati Karo Terkelin Brahmana saat membacakan Nota Pengantar Ranperda penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang LKPj Pelaksanaan APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018 di rapat paripurna DPRD Karo. [Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM – DPRD Karo akhirnya berhasil melangsungkan Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Tahun Anggaran 2018. Sebelumnya, rapat paripurna dua kali gagal dilaksanakan DPRD Karo dikarenakan tidak cukupnya kourum kehadiran anggota DPRD Karo.

Rapat paripurna akhirnya dilangsungkan oleh pimpinan DPRD Karo yang dipimpin Ketua DPRD Karo Nora Else Surbakti, didampingi Wakil Ketua DPRD Karo, Efendi Sinukaban dan Inolia br Ginting, Rabu 10 Juli 2019, sekira pukul 12.32 WIB. Rapat paripurna dinyatakan memenuhi kuorum dengan kehadiran 28 anggota DPRD Karo, dari 35 anggota DPRD Karo.

Bupati Karo Terkelin Berahmana dalam nota pengantarn menyampaikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang LKPj Pelaksanaan APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran merupakan amanat pasal 320  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, sebut Terkelin, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor  13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor  13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Ranperda disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD dilampiri dengan Nota Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Terkelin dalam nota pengantar Ranperda LKPj Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, menyatakan, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.495.138.180.133,28 atau 110.86 persen dari Anggaran Pendapatan yang ditargetkan.

Baca Berita:

HUT Bhayangkara ke-73, Bupati Karo Bacakan 5 Perintah Presiden

Tinjau Kantor Tim Monev BNPB, Bupati Karo: Malu Kita

Realisasi Belanja terserap sebesar Rp1.143.292.243.532,00 atau 84,89 persen dari Anggaran Belanja yang ditargetkan. Realisasi transter terserap sebesar Rp254.497.570,720,00 atau 99,82 persen. Surplus sebesar Rp97.348.366.080,28.

Realisasi Pembiayaan Netto Pemkab Karo Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp252.824.313.465,21. atau 100.00 persen. Silpa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp350.679.545,48. Neraca dari Aset sebesar Rp2.543.254.911.296,58 dan Kewajiban sebesar Rp6.215.186.497,13, dan Ekuitas sebesar Rp2.528.039.724.799,45.

Laporan Operasional menyajikan Ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas Pemkab Karo Tahun Anggaran 2018 menyajikan Surplus LO sebesar Rp172.599504.756,04. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan kenaikan dan penurunan ekuitas dan ekuitas akhir Pemkab Karo tahun 2018 Rp2.528.039.724.799,45.-

Dan Laporan Arus Kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan pembiayaan dan transitoris. Saldo akhir Kas Pemkab Karo 2018 sebesar Rp350.116.260.679,49.

Dihadapan 28 anggota DPRD Karo yang hadir di rapat paripurna, Terkelin mengatakan, Kabupaten Karo memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian.(WDP) berdasarkan LHP BPK RI Tahun Anggaran 2018 atas Laporan Keuangan Pemkab Karo Tahun Anggaran 2018, Nomor : 63.A/LHP/XVIII.MDN/05/2019.

Usai mendengarkan Nota Pengantar Ranperda tentang LKPj Tahun Anggaran 2018 dari Bupati Karo, anggota Dewan sepakat rapat paripurna dilanjutkan keesokan hari dengan agenda tanggapan, pandangan umum dari masing masing fraksi di DPRD Karo. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *