Jalan Tol Medan-Berastagi, DPR RI Akan Ajukan di APBN 2019

RIENEWS.COM – DPR RI merespons Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Kabupaten Karo, Pemkab Samosir, Pemkab Dairi, Pemkab Pakpak Bharat dalam rencana pembangunan Jalan Tol Medan-Berastagi. Komisi V DPR RI akan mengajukan anggaran pembangunan Jalan Tol Medan-Berastagi dalam  APBN 2019.

Dukungan ini dikemukakan Komisi V DPR RI dalam pertemuan dengan Komisi D DPRD Sumatera Utara, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, Wakil Bupati Dairi Jimmy Andrea Lukita Sihombing, Kadis Perkim Pakpak Bharat Parlaungan Hutasoit, Kepala Dinas PUPR Karo Paten Purba, Kepal Bappeda Karo Nasib Sianturi, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut, anggota DPRD Karo Thomas Joverson Ginting, di ruang rapat Komisi V DPR RI, Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 6 Desember 2018.

Komisi V DPR RI, Anthon Sihombing mengatakan akan mengkomunikasikan rencana pembangunan dan anggaran untuk Jalan Tol Medan-Berastagi agar masuk dalam P-APBN 2019.

Baca Berita: Warga Mataram dan Lombok Kembali Rasakan Gempa Kuat

“Nanti saya cek dulu dan saya komunikasikan apakah dana Rp500 miliar ini bisa dimasukkan ke dalam P-APBN 2019 oleh BAPPENAS bersama Kementerian PUPR,” kata Anthon.

Anthon berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara, menyatakan,  mendukung pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

“Pada prinsipnya, saya selaku Dapil Sumut selalu mendukung pembangunan di wilayah jajaran propinsi Sumut. Jika memang nanti dalam Perubahan-APBN 2019 dimasukkan ada Rp500 miliyar  kegunaan Jalan Tol Medan-Berastagi, saya akan dukung dalam pembahasan anggaran nanti. Kami selaku Komisi V DPR RI menetapkan  alokasi dana tersebut,” tegas Anthon.

Anggota Komisi  V DPR RI, Sahat Silaban menegaskan masalah infrastruktur merupakan tugas Komisi V DPR RI. “Sebab itu saya akan mendukung program dan ide ICK tersebut, nanti akan kita bawakan dalam rapat,” kata Sahat.

Bupati Karo Terkelin Brahmana menegaskan jalan  menjadi sorotan dan sangat penting bagi pertumbuhan dan merupakan penggerak roda perekonomian antar daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara, seperti Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat. Juga antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh melalui Karo.

“Untuk mengatasi permasalahan ini, paling tidak ada dua opsi dalam wacana peningkatan Jalan Raya Medan-Berastagi yang bisa dilakukan. Yaitu dibangun jalan tol atau pembangunan jalur layang. Hal ini sudah lama terlontar dari ICK sebagai inisiator,” kata Terkelin Brahmana.

Ketua Ikatan Cendikiawan Karo (ICK) Budi Derita Sinulingga mengungkapkan, ide dan kajian Jalan Tol Medan-Berastagi sudah dilakukan satu tahun lalu dengan BBPJN Sumut.

“Betapa pentingnya pembangunan Jalan Tol Medan-Berastagi untuk akses mengurai kemacetan  dalam arti kata tidak ada jalan lain dan harus,” kata Budi.

Diungkapkan Budi, sebelumnya ICK sudah bertemu dengan BAPPENAS dan Kementerian PUPR.

“Kami mendapat bocoran informasi dari pihak berkompeten bahwa untuk pembangunan Jalan Tol Medan-Berastagi dapat ditampung anggarannya di APBN 2019 sebesar Rp500 miliyar,” kata Budi yang juga  dosen Pasca Sarjana USU.

Sekretaris Komisi D DPRD Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan menyatakan kedatangan mereka menemui Komisi V DPR RI berasal dari Dapil Sumut untuk meminta komitmen.

“Agar dapat mendorong Pemerintah Pusat sekaligus menampung anggarannya. Inilah inti kedatangan kami,” kata Sutrisno.

Bangun Bandara Kargo di Karo

Anthon Sihombing menyebutkan Komisi V DPR RI saat ini mengusulkan pembangunan bandara kargo di Kabupaten Karo. Pembangunan bandara kargo, kata Anthon, untuk menunjang kawasan Danau Toba.

“Rencana ini lagi dibahas di Komisi IV,” sebut Anthon.

Khusus kepada Bupati Karo, Anthon menyatakan akan melakukan reses ke Kabupaten Karo sebelum melakukan pembahasan rencana pembangunan.

“Kesimpulannya, sebelum nanti kami bahas dalam perubahan APBN 2019, terkait jalan tol tadi yang begitu alot kita bahas. Kami akan melakukan reses dulu ke Karo,  tapi kami tidak bisa turun langsung, kami minta Bupati Karo buatkan surat ke Komisi V DPR RI, perihal kunjungan kami ke Karo,” ujar Anthon.

Direncanakan kunjungan Komisi V DPR RI akan dilakukan pada Januari 2019. “Mudah-mudahan jika tidak ada halangan kami akan segera datang ke Karo dan menggelar rapat bersama ICK, Komisi D DPRD Sumut, para bupati pada bulan Januari 2019,” imbuh Anthon.

Menyahuti hal tersebut, Bupati Karo Terkelin Brahmana menegaskan  segera membuat surat ke Komisi V DPR RI agar hadir ke Karo untuk menggelar rapat terpusat.

“Terima kasih atas kepedulian Komisi V DPR RI yang telah merencanakan pembangunan bandara kargo mendukung destinasi Danau Toba yang sedang dibahas di Komisi IV DPR RI,” pungkas Terkelin. (Rep-01)