Kades dan Perangkat Desa Karo Ikut Program BPJS Ketenagakerjaan

oleh -1.809 Kali Dibaca
Bupati Karo Terkelin Brahmana secara simbolis menyerahkan kartu BPJS kepada warga dalam peringatan HKN ke-54 tahun tingkat Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Kota Berastagi, Senin 26 November 2018.[Foto Rienews]

RIENEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Karo mengimbau pemangku desa untuk mengalokasikan Dana Desa 2019 untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pemusyawarahan Desa (BPD).

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang saat mewakili Bupati Karo Terkelin Brahmana pada Rapat Kerjasama Operasional BPJS di Pendopo Kantor Bupati, Kabanjahe, Jumat 21 Desember 2018.

“Seluruh desa agar menganggarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi kepala desa, perangkat desa, dan BPD pada APBD Desa tahun 2019 di mana penahapannya sesuai peraturan yang berlaku,” ujar Cory saat membacakan pesan tertulis Bupati Karo.

Baca Berita: Polres Tanah Karo Gelar Operasi Lilin 10 Hari

Pemerintah Kabupaten Karo, sebut Cory, mendukung pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Karo. Komitmen ini telah direalisasikan melalui Peraturan Bupati Karo Nomor 24 tahun 2016 tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial di Kabupaten Karo. Saat ini, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karo telah mempersyaratkan kewajiban BPJS dalam pengurusan izin usaha sebagaimana peraturan yang berlaku.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Karo, kata Cory,  diminta melaksanakan Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di masing-masing OPD termasuk bagi perangkat desa dan secara khusus tenaga honorer.

“Pengguna Anggaran di lingkungan SKPD agar mendaftarkan seluruh tenaga kerja non-PNS baik pekerja tidak tetap maupun pekerja harian lepas, termasuk pekerja borongan, pekerja waktu tertentu, perangkat desa ke dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, minimal Jaminan Kecelakan Kerja dan Jaminan Kematian,” ujar Cory.

Dalam pelaksanaan proyek pembangunan, Pemkab Karo mewajibkan penyedia jasa, kontraktor, pemborong mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan.

“Termasuk proyek yang didanai APBDES (ADD). BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan sebagai salah satu persyaratan pengurusan penerbitan izin termasuk untuk IMB,” tegas Cory.

Teken MoU

Dalam kesempatan itu ditandatangani nota kesepahaman tentang sinergi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosia Ketenagakerjaan antara BPJS Ketenagakerjaan Karo dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karo.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Sanco Simanulang menyatakan, penandatanganan nota kesepahaman untuk meningkatkan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan edukasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hingga ke desa.

Rapat Kerjasama Operasional BPJS yang dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Abel Tarwai Tarigan, para Camat dan kepala desa, diberikan santunan kematian Ketenagakerjaan untuk almarhumah Emrina Lubis yang diserahkan BPJS Ketenakerjaan kepada ahli waris, Pihri Hasibuan. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *