Mewujudkan Karo Tanpa Wilayah Kumuh

oleh -220 Kali Dibaca
Buruknya sistem drainase mengakibatkan banjir di Jalan Desa Doulu, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumtaera Utara, akibat luapan air hujan.[Foto Rienews]

RIENEWS.COM – Wilayah kumuh di Kabupaten Karo kini tersisa 16,20 persen atau seluas 21,47 hektar.  Pemerintah Kabupaten Karo bertekad akan mengwujudkan Kabupaten Karo tanpa wilayah kumuh.

Hal tersebut disampaikan Bupati Karo saat membuka lokakarya Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kabupaten Karo 2019, yang digelar di Hotel Rudang Berastagi, Rabu 23 Oktober 2019.

Ditegaskannya, kota tanpa wilayah kumuh bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Karo. Karena itu, Terkelin berharap dari lokarya Program Kotaku terlahir pemahaman, strategi dan wawasan menjadikan Kota Karo tanpa kawasan kumuh.

“Jadikanlah lokakarya ini menjadi pemahaman, strategi, dan wawasan menjadi tanpa kota kumuh. Ini harus jadi persepsi kita semua. Jangan hanya fokus kepada yang tidak bermanfaat, tapi bermanfaatlah bagi masyarakat,” ucap Terkelin.

Menurutnya, pelaksanaan Program Kotaku sebagai upaya untuk membangun platform dan juga kolaborasi pemerintah dengan masyarakat.

Baca Berita:

Kolonel Agustatius dan Filosofi Jam

Ini Saran Bupati di Tahun Pertama Lembaga Adat dan Budaya Karo

“Program Kotaku berbasis masyarakat dapat menjembatani dan mengsinergikan komitmen dari berbagai pihak untuk mendorong, menciptakan pemukiman yang layak,” katanya.

Bupat menambahkan, tahun 2020 Program Kotaku dapat memfokuskan pada bidang drainase.

“Selama ini, kita tahu dan terlihat di sudut-sudut kota di Karo sering mengalami kebanjiran akibat dari penataan drainase kurang baik,” tegasnya.

Sementara Kepala Bappeda Karo Nasib Sianturi mengatakan, kawasan kumuh perkotaan di Karo mencapai 133,00 hektar. Kawasan ini tersebar di sembilan kelurahan, dua kecamatan; Kecamatan Kabanjahe dan Berastagi.

Sampai Tahun 2018, Pemkab Karo berhasil menurunkan kawasan kumuh Seluas 111,59 hektara atau 83,80 persen.

“Untuk mencapai angka nol hektar permukiman kumuh, maka pada tahun 2019 sesuai data  harus  dapat menurunkan luas kawasan kumuh (sisanya) sebesar 21,47 hektar atau 16.20 persen,” imbuh Nasib. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *