RIENEWS.COM – Persatuan Purnawirawan (PP) Polri memberikan dukungan terhadap Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam penanganan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan tersangka mantan Kapolri Listyo Sigit bersama sejumlah jenderal Polri lainnya.
Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi (Purn.) Bambang Hendarso Danuri menyampaikan bahwa para senior purnawirawan merasa prihatin atas terjadinya peristiwa tersebut. Namun, pihaknya mengapresiasi ketegasan Kapolri Suyudi dalam mengambil langkah penegakan hukum terhadap anggota yang diduga terlibat.
“Apa yang disampaikan Bapak Kapolri kepada kami bahwa ini bukan persaingan antara Kapolri dan mantan Kapolri. Ini murni ada peristiwa pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota Polri. Dengan kejelian dan keberanian Bapak Kapolri, beliau melakukan tindakan tegas,” ungkap Bambang usai pertemuan dengan Kapolri Suyudi di Mabes Polri pada Kamis, 5 November 2026.
Dalam keterangan persnya, Bambang Hendarso Danuri (Kapolri 2008-2010) menyatakan, dalam pertemuan dengan Kapolri Suyudi, PP Polri menyampaikan tujuh pesan moral kepada Kapolri dan seluruh jajaran.
1, Dengan terungkapnya kasus tindak pidana berupa penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik dan akses ilegal yang menempatkan beberapa perwira tinggi polri sebagai tersangka, menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas terjadinya peristiwa tersebut.
2. Peristiwa dimaksud hendaknya menjadi pelajaran yang berharga bagi seluruh anggota polri, dalam mengemban amanah penugasan sebagai bhayangkara negara kesatuan republik indonesia.
3. Mendukung dan mengapresiasi atas langkah dan tindakan penegakan hukum oleh pimpinan polri terhadap anggotanya yang terlibat dalam kasus tersebut, atas dasar prinsip : equality before the law dan presumption of innocence, dengan profesional, akuntabel dan transparan.
4. Mendukung dan mengapresiasi atas tindakan pimpinan polri yang selalu menjaga soliditas seluruh anggota kepolisian, dalam mengemban amanah konstitusi untuk mengayomi, melindungi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum, guna terpeliharanya stabilitas keamanan dalam negeri.
