RIENEWS.COM – Berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), kebutuhan pupuk bersubsidi nasional mencapai di atas 20 juta ton. Padahal kesiapan anggaran pemerintah hanya mampu mencapai 8 hingga 9 juta ton saja. Kementerian Pertanian akan menyesuaikan regulasi dengan memberikan pupuk subsidi bagi petani yang menanam 9 komoditas.
“Tahun ini, kami sudah sesuaikan Permentan. Tidak 69 (komoditas), hanya 9 jenis saja. Itu terkait pangan strategis, pangan yang berkontribusi pada inflasi, dan pangan untuk memperkuat ekspor,” kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023 yang dilansir dari laman Presiden RI.
Yasin menambahkan, pihaknya akan memperkuat koordinasi kelembagaan dengan pemangku kepentingan terkait, seperti dengan BUMN PT Pupuk Indonesia. Koordinasi dilakukan mulai dari mempersiapkan pupuk di setiap lini provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, hingga sampai ke petani.
“Kira-kira begitu lah. Jadi koordinasi harus lebih matang,” imbuh Yasin.
Dalam rapat tersebut, Jokowi mengingatkan segenap jajaran terkait untuk menjaga ketersediaan pupuk bagi para petani. Sebab pupuk memiliki peran vital dalam menjaga produktivitas pertanian serta ketahanan pangan.
Jokowi memberikan waktu 2-3 bulan untuk membenahi sistem pemberian pupuk subsidi. Harapannya, penyaluran pupuk dapat sesuai dengan perencanaan dan tidak keluar dari standar operasional prosedur sehingga tepat sasaran.
Artikel lain
Kasus Dugaan Korupsi BTS BAKTI, Kejagung Periksa Menteri Kominfo
Masa Persidangan IV DPR RI di Tengah Gelombang Penolakan Perppu Cipta Kerja
Mahasiswa UGM Gelar Aksi Tolak Uang Pangkal
“Kami berharap minimal yang berhak mendapatkan pupuk harus (dapat) dan tidak ada pupuk yang keluar dari konteks perencanaan atau menyeleweng dari SOP atau tempatnya,” imbuh Yasin.
Selanjutnya, pihaknya akan memvalidasi data 9,1 juta ton pupuk sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia berharap semua pihak terkait bisa bekerja sama dalam menangani persoalan pupuk, seperti gubernur, bupati, kecamatan, desa, dan penyuluh pertanian lapangan (PPL).
Pemerintah Tetapkan HPP dan HET Beras
Sementara Pemerintah telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) serta harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas beras.
“Pak Presiden meminta untuk segera diumumkan, sedangkan perundangannya dalam proses. Jadi ini dapat diberlakukan segera,” kata Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi usai mengikuti rapat.
Untuk harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp5.000 dan GKP di tingkat penggilingan Rp5.100. Sedangkan gabah kering giling (GKG) di penggilingan ditetapkan di harga Rp6.200 dan GKG di gudang Perum Bulog Rp6.300.
Kemudian beras di gudang Perum Bulog dengan derajat sosoh 95 persen, kadar air 14 persen, butir patah maksimum 20 persen, butir menir maksimum 2 persen, harganya Rp9.950.
“Untuk perhitungan HET, pemerintah menetapkan berdasarkan sistem zonasi,” kata Arief.
Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi. Zona 2 untuk Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, NTT, Kalimantan. Zona 3 untuk Maluku dan Papua.
Artikel lain
Presiden Jokowi Tunjuk Muhadjir Effendy Plt Menpora
Kasus Gagal Ginjal Akut Anak, Komnas HAM: Presiden Akui Negara Lakukan Pembiaran
DPR dan Pemerintah Bersiap Bahas Draf RUU Omnibus Law Kesehatan
Untuk HET beras medium, zona 1 Rp10.900, zona 2 Rp11.500, zona 3 Rp11.800. Kemudian untuk beras premium, zona 1 Rp12.900, zona 2 Rp14.400, dan zona 3 Rp14.800.
Sebelumnya, Jokowi meminta Badan Pangan Nasional menghitung harga GKP yang ideal bagi para petani saat meninjau panen raya padi di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada 9 Maret 2023. Lantaran ada keluhan GKP terlalu rendah. (Rep-04)
