Pemkab Karo-DPRD Karo Godok Ranperda Limbah B3 dan Izin Lingkungan

oleh -446 Kali Dibaca
Bupati Karo Terkelin Brahmana menyampaikan nota penjelasan Ranperda Limbah B3 dan Izin Lingkungan dalam rapat paripurna di DPRD Karo, Rabu 18 Desember 2019. [Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Karo bersama DPRD Karo saat ini tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan.

Pada rapat paripurna di DPRD Karo, Rabu 18 Desember 2019, Bupati Karo Terkelin Brahmana dalam nota penjelasannya, menyatakan, Ranperda tentang Limbah B3 dan Ranperda Izin Lingkungan, didasari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terkelin menyebutkan, dalam Bab IX pada pasal 236 sampai pasal 254 diatur mengenai Perda dan Peraturan Kepala Daerah  mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan evaluasi Ranperda yang selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang sebagai dasar landasan membuat suatu kebijakan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Baca Berita:

Jelang Nataru, Dishub Karo Periksa Kelaikan Angkutan Umum

Masuk Zona Wabah Demam Babi, Ini Reaksi Bupati Karo

Terkelin juga menyebutkan, Ranperda mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor: 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3, Permen LH Nomor: 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 oleh pemerintah daerah.

“Pembentukan Ranperda tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah B3 untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kabupaten Karo. Potensi ancaman kelangsungan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya dapat diminimalisir melalui pelaksanaan pengawasan terhadap limbah B3 serta pemulihan akibat pencemaran,” kata Terkelin dihadapan para anggota DPRD Karo.

Ranperda tentang Izin Lingkungan, Terkelin menjelaskan, mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintan Nomor: 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Permen LH Nomor: 17 Tahun 2012 tantang Izin Lingkungan, dan Peraturan Menteri LH Nomor: 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisa Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

“Dalam proses legalisasi kebijakan daerah ini dapat menjadi ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujarnya. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *