“Empat tuntutan driver Ojol sudah disampaikan saat demo. Bahkan Pak Gubernur sudah meminta klarifikasi langsung dari aplikator. Regulasi ini nanti akan kami sampaikan dalam pertemuan bersama dua minggu kedepan. Semoga ini menjadi solusi tuntutan driver Ojol,” sebutnya.
Agustinus menegaskan, Pemprov Sumut tidak akan tinggal diam, Pemprov Sumut akan membentuk satuan tugas (Satgas) untuk memastikan regulasi berjalan dan dapat ditegakkan, termasuk menjatuhkan sanksi jika ditemukan pelanggaran.
“Sanksi bisa berupa peringatan, pembatasan operasional, bahkan hingga penutupan aplikasi di Sumut. Kita ingin aplikator benar-benar taat,” kata Agustinus.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya pengemudi ojek online yang menjadi ujung tombak pelayanan transportasi berbasis aplikasi.
“Ini salah satu konsen Pak Gubernur. Ini juga harus selesai tahun ini. Kita ingin punya regulasi yang kuat, solusi yang nyata, dan keberpihakan yang adil terhadap masyarakat,” imbuh Kadis Perubungan Pemprov Sumut itu.
Pada Selasa, 20 Mei 2025, Gubsu Bobby Nasution memberikan tenggat dua pekan kepada aplikator untuk menyikapi empat tuntutan driver Ojol yang disampaikan saat menggelar aksi demo di Kantor Gubernur Sumut.
Artikel lain
Pemerintah Tulis Ulang Sejarah Indonesia, DPR: Jangan Kaburkan Fakta Sejarah
Gubsu Bobby Puji Fasilitas Autogate dan PMI Lounge Bandara Kualanamu
Jurnalis Faridl Lawan CNN Indonesia, Tim Hukum Kirim Kontra Memori Kasasi
“Tadi ada empat tuntutan. Pertama, payung hukum Ojol tingkat nasional dan provinsi. Saya janji akan mempelajari, kalau bisa akan saya buat Pergubnya. Kalau bisa diusulkan ke Perda, kita bicarakan dengan legislatif. Tentu payung hukum secara Nasional akan kami sampaikan. Dari Provinsi Sumut akan memberikan surat kepada Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait untuk menyampaikan suara teman-teman Ojol, aplikator, sehingga bisa mewakili semuanya,” kata Bobby merespons aksi demo Ojol yang dilakukan serentak di sejumlah kota. (Rep-01)
