Soal Kepemilikan RSU Kabanjahe, Ini 5 Poin Dikatakan Bupati Kepada Kemenkes

oleh -1.829 Kali Dibaca
Bupati Karo Terkelin Brahmana (kanan) bersama Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes RI Tri Hesty Widyastoeti(tengah), usai melakukan pertemuan membahas kepemilikan lahan dan aset RSU Kabanjahe, di Jakarta pada Kamis 23 November 2017.
Bupati Karo Terkelin Brahmana (kanan) bersama Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes RI Tri Hesty Widyastoeti(tengah), usai melakukan pertemuan membahas kepemilikan lahan dan aset RSU Kabanjahe, di Jakarta pada Kamis 23 November 2017.

RIENEWS.COM – Bupati Karo Terkelin Brahmana menyampaikan lima hal terkait persoalan kepemilikan lahan dan aset  Rumah Sakit Umum Kabanjahe kepada Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Tri Hesty Widyastoeti.

“Kedatangan kami ingin meminta penjelasan terkait tentang kesehatan di daerah Kabupaten Karo, dampak erupsi Gunung Sinabung. Kedua; setelah keluarnya sertifikat HGU oleh BPN Karo Nomor ,316/VIII/2016 yang telah direvisi dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No.119. Ketiga; jika RSU Kabanjahe yang sekarang sudah menjadi milik Moderamen Gereja Batak Karo Protestan, langkah apa yang dilakukan oleh Pemkab Karo menyikapi hal tersebut,” ujar Bupati Karo kepada Tri Hesty Widyastoeti dalam pertemuan di Kantor Kemenkes RI Jalan Rasuna Said Blok XV Kav A9 Gedung Adhyatma lantai 4, Jakarta Selatan, pada Kamis 23 November 2017.

Terkelin melanjutkan, poin keempat; harapan Pemkab Karo adanya bantuan dari Kemenkes RI terhadap rencana pembangunan RSU Kabanjahe di lokasi yang baru.

Baca: Soal RSU Kabanjahe, Bupati Temui Direktur Kemenkes

“Kelima; mohon bantuan kiranya dipercepat hibah barang milik Negara/Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara Kemenkes RI ke RSU Kabanjahe ke Pemkab Karo,” ujar bupati.

Merespons poin-poin yang disampaikan Bupati Karo, Tri Hesty Widyastoeti menyatakan Pemerintah Pusat akan mengkaji hal tersebut.

“Namun, tolong buatkan kajian dan secara mendetail semua aset-aset yang ada sekarang ini. Supaya staf saya tidak susah mendata dan mencatat dalam register pembukuan. Tentunya berpedoman kepada Undang-Undang Kesehatan dan jangan lupa mengacu Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit,” kata Tri.  (BAY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *