Gerakan ini mengandalkan swadaya atau urunan setiap organisasi secara sukarela untuk membiayai teknis penyelenggaraan vaksinasi. Selain itu, sejumlah kalangan ikut berdonasi. Dana hasil patungan dan donasi digunakan untuk membiayai sewa gedung, tenda, sarung tangan medis, alat pelindung diri, konsumsi, dan vaksinator.
Di Kantor PKBI DI Yogyakarta sepekan lalu, anggota koalisi rapat membahas persiapan teknis vaksinasi, misalnya menghitung kebutuhan vaksinator dan relawan, mengatur jadwal calon penerima vaksin untuk mencegah kerumunan, menyiapkan ruangan bila ada kondisi darurat, ambulans, dan jalur evakuasi.
Rapat juga koalisi gelar secara daring. Koalisi menekankan gerakan ini sebagai gerakan kemanusiaan. “Kami tak berafiliasi dengan partai politik apapun. Vaksinasi bukan untuk politisasi,” kata salah satu inisiator Sentra Vaksinasi untuk Warga, Budhi Hermanto, Rabu 8 September 2021.
Koalisi itu pontang panting mengajukan vaksin untuk kelompok rentan. Anggota koalisi menemui Wakil Wali Kota Yogyakarta yang juga Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi di ruangannya pada 9 Agustus.
Sepekan kemudian, koalisi mengirim surat kepada Dinkes untuk mendapatkan kepastian tentang kuota vaksin.Tapi, Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan Dinkes Kota Yogya, Lana Unwanah melalui pesan WhatsApp mengirim pesan bahwa stok vaksin habis dan dinkes hanya mengutamakan calon penerima ber-KTP Kota Yogyakarta.
Setelah mendapat jawaban dari Dinkes Kota Yogya, koalisi berjibaku mencari vaksin. Anggota koalisi kemudian menghubungi Muhammadiyah Covid-19 Command Center, Ikatan Dokter Indonesia, dan Komando Resor Militer 072 Pamungkas Yogyakarta. Seribu vaksin kemudian diperoleh setelah anggota koalisi datang ke markas Komando Resor Militer 072 Pamungkas Yogyakarta.
Koalisi ini juga bertemu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk membantu transpuan tidak ber-KTP agar bisa mengakses vaksin. Ketua Sentra Vaksinasi untuk Warga, Andy Reza mengatakan sebagian penerima vaksin tak bisa divaksin karena tak memiliki KTP. “Mereka yang termarjinalisasi secara sosial,” kata dia. (Rel)
