Zulkarnaen: Tolonglah Kami Pak Presiden, Tegakkan Hukum

oleh -1.526 Kali Dibaca
Ahli waris PT. Moeis, Abdul Munir Nasution semasa menjalani perawatan. [Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM – Meski telah dimenangkan oleh pengadilan dan Mahkamah Agung, namun perjuangan ahli waris PT. Moeis, untuk kembali menguasai aset perusahaan peninggalan orang tua mereka, dari Muchrid Nasution, belum selesai.

Zulkarnaen Nasution bersama adiknya, Abdul Munir Nasution dan ahli waris lainnya, hingga kini tak bisa menguasai aset PT. Moeis, yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.

Ironisnya, Abdul Munir Nasution meninggal dunia dengan status tahanan. Munir ditahan dengan tuduhan mencuri buah kelapa sawit, di atas aset milik orang tuanya, secara hukum telah diputuskan Mahkamah Agung.

Kuasa hukum almarhum Abdul Munir Nasution, Adven Parningotan Sianipar mengutuk perlakuan yang dialami kliennya.

Berita Terkait: Jalan Panjang Ahli Waris PT Moeis Lawan Mafia Hukum

“Kejadian ini merupakan salah satu bukti sulitnya mendapat keadilan di negeri ini. Orang yang masih sakit justru dipaksa mau disidang. Penangguhan penahanan juga ditolak,” ujar Adven Parningotan Sianipar.

Ditegaskan Adven, buah kelapa sawit yang dituduh dicuri Abdul Munir Nasution merupakan warisan dari orang tuanya.

Sengketa aset PT. Moeis, Zulkarnaen Nasution-Abdul Munir Nasution dengan Muchrid Nasution, kata Adven, telah diputuskan pengadilan dan Mahkamah Agung.

“Kebun itu adalah warisan orangtua mereka (Zulkarnaen-Abdul Munir Nasuion). Mereka juga masih memiliki masing-masing saham di PT. Moeis. Putusan MA atas kepemilikan kebun itu juga sudah keluar dan berkekuatan hukum tetap. Jadi, menurut saya, polisi sangat tidak tepat menangkap dan menahan ahli waris,” tegas Adven.

Atas laporan Yunadi, personel Polres Batubara pada 24 Juni 2018, menangkap Abdul Munir Nasution dari rumahnya di Jalan Sembawa 3, Lingkungan 13, Kelurahan Rengat Pulau, Kecamatan Marelan Indah, Medan.

“Dia ditahan di Polres Batubara, lalu dititip ke Rutan Labuhan Ruku Batubara,” ujar Adven, Senin 10 September 2018.

Menurut Adven, saat ditahan kondisi Abdul Munir dalam keadaan sehat. Namun, sekitar sebulan di tahanan, kondisi kliennya, mengalami sakit, sekujur tubuhnya bengkak-bengkak.

Permohonan penangguhan penahanan yang diajukan pihak keluarga juga ditolak.

“Sepekan lalu, Munir terpaksa dilarikan ke rumah sakit di Asahan. Namun kondisinya memburuk hingga harus dirujuk ke RSU Pirngadi Medan. Ironisnya, meski masih sakit, dua oknum jaksa Kejari Asahan justru datang ke rumah sakit dan berniat memboyong Munir untuk disidangkan di PN Asahan,” kata Adven.

Pada Sabtu 6 September 2018, pukul 14.00 WIB, Abdul Munir Nasution meninggal dunia.

Adven menegaskan akan menindaklanjuti perlakuan hukum yang dialami kliennya. “Pihak keluarga masih berduka, saya akan berkoordinasi dulu dengan pihak keluarga untuk melanjutkan kasus ini,” tegas Adven.

Tolong Kami

Abang kandung Abdul Munir Nasution, Zulkarnaen Nasution berharap pertolongan Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan  Jaksa Agung.

“Tolonglah kami Pak Presiden, tegakkan hukum di negeri ini. Basmi para mafia tanah di Sumut, bertahun-tahun kami dizolimi,” ungkap Zulkarnaen dengan isak tangis.

Dikatakan Zulkarnaen, dirinya selaku Direktur PT. Moeis, telah memenangkan perkara hukum melawan H. Muchrid Nasution cs hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung, dalam perebutan aset PT. Moeis.

Kenyataannya, ahli waris hingga kini tak bisa menguasai aset-aset perusahaan PT. Moeis, berlokasi di Desa Pare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara (pemekaran dari Kabupaten Asahan).

Upaya hukum, berupa eksekusi pengadilan, tak berhasil.

“Bertahun-tahun kami jadi korban  permainan para mafia. Persekongkolan para mafia itu berhasil menguasai secara tidak sah seluruh aset PT. Moeis,” kata Zulkarnaen.

Putusan Mahkamah Agung No. 1262 K/Pdt/2011 menguatkan putusan PN Medan No: 124/Pdt.G/2009/Pengadilan Negeri Medan tangggal 9 Oktober 2009, putusan PT. Medan No: 423/Pdt/2009 tanggal 20 Januari 2010.

Putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1262 K/Pdt/2011, tanggal 29 November 2011, telah menolak permohonan kasasi H. Muchrid Nasution cs sebagai tergugat/pembanding I, dan turut tergugat I/pembanding II, melawan Dahlina Nasution–Zulkarnain Nasution dan kawan–kawan.

Adapun poin putusan tersebut, berisi perintah agar H. Muchrid Nasution memberi ganti-rugi dan pembayaran keuntungan lahan kebun sebesar Rp17 miliar  kepada Dahlina–Zulkarnain Nasution dan kawan–kawan, selama Muchrid Nasution menguasai lahan Perkebunan PT. Moeis Siparepare.

Zulkarnaen menegaskan telah memperoleh salinan Surat Penetapan No. 124/Pdt.G/2009/Pengadilan Negeri Medan sebagai kelanjutan Surat Putusan Pelaksanaan Sita Jamin No. W2.U1/1923/Pdt.04.10/VIII/2009 tanggal 8 Agustus 2009 dari PN Medan, yang meminta bantuan pelaksanaan sita jamin kepada Pengadilan Negeri Kisaran.

Dengan putusan hukum itu, tegas Zulkarnain, seluruh akta yang dibuat saat sengketa peradilan, sebelum keluarnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan berkaitan dengan keberadaan saham–saham PT. Moeis, telah batal atas nama hukum.

Ditegaskan Zulkarnaen, PT Moeis memiliki sejumlah aset yang terdiri dari tanah, lahan perkebunan, gedung perkantoran, dan bangunan, tersebar di sejumlah kota, Jakarta, Batam, Medan hingga Malaysia.

Perusahaan dan aset tersebut, tegas Zulkarnaen, diwariskan ayah kandungnya (almarhum) Abdul Moeis Nasution yang mendirikan perusahaan, PT. Moeis, dengan akte pendirian perusahaan sesuai Nomor: 59 dibuat oleh notaris Kas Muliyanto Ongko alias Ongko Kiem Lian dengan SK Menteri Kehakiman (Menkeh) dengan No: 96/1958 termaktub di dalam Tambahan Lembaran Negara RI No: 74 tertanggal 16 September 1959 didaftarkan dan disahkan Menkeh dengan No: YA,5/49/25. (Rep-01)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *