Bupati Karo Ingatkan Soal Mekanisme Penyaluran Dana Desa 2020

oleh -184 Kali Dibaca
Bupati Karo Terkelin Brahmana saat mengikuti Rapat Kerja Percepatan Dana Desa untuk Provinsi Sumatera Utara, di Gedung Olahraga Pemprov Sumut, Jalan Williem Iskandar, Medan, Selasa 3 Maret 2020. [Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Selasa 3 Maret 2020, membuka Rapat Kerja Percepatan Dana Desa untuk Provinsi Sumatera Utara. Raker yang dihadiri bupati/wali kota, camat dan kepala desa se-Sumatera Utara itu, digelar di Gedung Olahraga Pemprov Sumut, Jalan Williem Iskandar, Medan.

Usai mengikuti Raker, Bupati Karo Terkelin Brahmana mengungkapkan bahwa dalam penyaluran Dana Desa akan melibatkan tiga tim.

“Mengingatkan mekanisme pelaksanaannya akan dibentuk dengan tiga tim yaitu dari Kemendagri  bertanggung jawab dalam pembinaan perangkat desa dengan melibatkan Camat, Bupati dan Gubernur dalam mekanisme pengawasan. Kemudian, Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab dalam penyerahan uang ke desa,” ujarnya.

Terkelin menuturkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

Baca Berita: 

Lyodra Juara Satu Indonesian Idol X, Korindo: Mengharumkan Nama Karo

Sariati: Mas Ari, Lyodra Akan Juara Satu

“Sedangkan untuk masalah pembinaan dalam hal  menyangkut pelaksanaan audit diserahkan kepada  APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)  dan  khusus untuk pembinaan sisi hukum dilaksanakan oleh APH ( Aparat Penegak Huku,” katanya.

Menurut Terkelin, hal ini bertujuan agar proses semakin cepat dan tepat dalam penyaluran, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Karo, Abel Tarawai Tarigan yang turut mengikuti Raker, mengemukakan, dalam proses percepatan penyaluran Dana Desa semua sudah memiliki aturan yang ada.

“Kami, DPMD Karo akan selalu memberikan penjelasan dan pembekalan jika ada desa terhambat penyelesaian administrasi dalam penggunaan, penyaluran Dana Desa, siap membantu,” katanya.

Abel berharap dengan berjalannya fungsi-fungsi stakeholders akan semakin cepat merespons kebijakan pemerintah dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *