Empat Bupati Hadiri Program MCP KPK di Kantor Bupati Karo

oleh -80 Kali Dibaca
Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang bersama Direktur Koordinasi Supervisi KPK, Brigjen Pol Didik Agung Widjanarko dan para bupati foto bersama usai kegiatan program MCP yang digelar KPK. [Foto Ist]

RIENEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar program realisasi program Monitoring Center for Prevention (MCP), di Aula Kantor Bupati Karo, Kamis 10 Juni 2021.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin beserta sejumlah OPD terkait di keempat daerah tersebut, dan Forkopimda Karo.

Direktur Koordinasi Supervisi KPK, Brigjen Pol Didik Agung Widjanarko mengatakan, MCP untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi sedini mungkin. Beberapa kasus tindak pidana korupsi yang terjadi menjerat kepala daerah karena kurangnya pemahaman mengenai aturan yang berlaku.

Didik Agung meminta kepala daerah untuk menghindari tujuh bentuk tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dirumuskan ke dalam 30 bentuk yang secara umum dikelompokkan dalam tujuh bentuk.

“Mohon hindari tujuh bentuk tindak pidana korupsi ini,” tegas Didik.

Dia menyatakan tujuh bentuk tindak pidana korupsi itu menyebabkan kerugian keuangan negara.

Baca Juga:

Bupati Karo Terima Kunjungan Kepala Kantor Pos Kabanjahe

Soal Kualitas LKPD dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Kepala Kanwil DJPb Sumut Temui Bupati Karo

Ada pun tujuh bentuk tindakan korupsi itu, pertama; melakukan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan negara. Selanjutnya gratifikasi jabatan, dan berlawanan dengan kewajibannya serta tidak melaporkan kepada KPK.

“Poin ketiga adalah penggelapan dalam jabatan, yakni pejabat penyelenggara negara melakukan penggelapan uang, memalsukan dokumen pemeriksaan administrasi, membantu membiarkan atau diri sendiri merusak bukti,” ujar Didik.

Bentuk korupsi keempat, menurut Didik, adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Yaitu pejabat penyelenggara negara dengan sengaja baik langsung atau tidak langsung turut serta dalam pengadaan barang yang diurusnya dalam suatu instansi atau perusahaan.

Kelima, tindak pidana korupsi yang harus dihindari adalah perbuatan curang. Tindakan curang oleh pemborong ahli bangunan, pengawas proyek, rekanan. Berikutnya (keenam), pemerasan di mana pejabat penyelenggara negara melakukan upaya memeras pihak terkait untuk memberikan sesuatu. Serta yang terakhir (ketujuh), upaya suap menyuap dari-kepada pejabat penyelenggara negara karena jabatan terkait kewenangannya.

Didik menegaskan, kasus tindak pidana korupsi yang paling besar berasal dari unsur suap. Kemudian kasus pada pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran dalam hal perizinan dan sebagainya.

“Kita juga bisa memahami fungsi dan kegunaan MCP, karena sebenarnya ini adalah tolak ukur keseriusan pemerintah daerah dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi sejak dini dan yang paling penting adalah implementasinya,” pungkas Didik.

Bupati Karo Cory Sebayang mengapresiasi kegiatan program MCP oleh KPK bertujuan pencegahan tindak pidana korupsi.

Dengan terselenggaranya kegiatan tersebut, Cory berharap makin kuatnya komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *