BNPB juga akan membantu penanganan dampak kekeringan dengan dana siap pakai.
Selain itu, BNPB telah mengajukan strategi penanganan jangka menengah hingga panjang. Strategi ini harus dilakukan dengan sinergi multi pihak.
Strategi yang dipaparkan Kepala BNPB antara lain revitalisasi dan reforestasi daerah aliran sungai serta danau, embung dan sumur bor permanen, pembuatan waduk hingga pengendalian pemanfaatan air tanah.
Di sisi lain, potensi cuaca kering di beberapa wilayah lain dapat memicu kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada 8 Juli 2019, total luas Karhutla 2019 mencapai 30.477 hektar. Luasan terbesar teridentifikasi di Riau dengan 27.683 hektar, Kalimantan Barat 2.274 hektar, Sumatera Selatan 236 hektar, Aceh 142 hektar, Kalimantan Timur 53 hektar, Kalimantan Tengah 27 hektar, dan Jambi 4 hektar.
Lima provinsi, Riau, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel telah menetapkan status siaga bencana Karhutla.
Terkait dengan potensi Karhutla lanjutan, BNPB mendorong BPBD dan berbagai pihak untuk melakukan upaya pencegahan seperti peningkatan kesejahteraan kepada satuan tugas yang bekerja di lapangan, pengembangan potensi ekonomi lokal, pengembangan kapasitas dalam mengelola hutan dan lahan, serta pengolahan hasil produksi hutan dan lahan menjadi nilai tambah.
Menekankan arahan Presiden RI Joko Widodo pada 16 Februari 2018 lalu, Doni menyampaikan bahwa persiapan mengatasi Karhutla harus segera dimulai, jangan tunggu kejadian baru bergerak.
“Titik api harus dipadamkan sejak dini,” tegas Doni.
Saat ini, BNPB menyiagakan upaya langkah penanganan dengan personel satuan tugas darat dan udara. BNPB mengerahkan 14 heli untuk water-bombing, 1 pesawat untuk hujan buatan, dan 2 heli TNI AU. (Rep-02 | Rel)
