1.969 Desa di 7 Provinsi Alami Kekeringan

oleh -1.707 Kali Dibaca
Peta kekeringan ribuan desa di 7 provinsi. [Foto BNPB | Rienews]

RIENEWS.COM –  Lebih dari 1.900 desa yang tersebar di 79 kabupaten di tujuh provinsi terdampak kekeringan. Desa terdampak paling banyak berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah 851 desa, selanjutnya Jawa Timur 566 desa, Nusa Tenggara Barat 302 desa, Jawa Tengah 147 desa, DI Yogyakarta 78 desa, Jawa Barat 42 desa, dan Bali 25 desa.

Total desa terdampak kekeringan tersebut berjumlah 1.969 desa.

Mengantisipasi dampak bencana ini, BNPB dan BPBD melakukan beberapa strategi penanganan yaitu penyiapan suplai air.

Langkah taktis cepat yang dilakukan oleh BPBD yaitu distribusi air bersih kepada warga. Untuk mendukung distribusi itu, beberapa upaya diterapkan oleh BPBD seperti menambah mobil tangki, hidran umum dan sumur bor.

Sementara itu, BNPB akan mendukung dengan operasi hujan buatan.

“Kami berharap ada upaya konkret melalui kampanye hemar air,” ujar Doni.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo pada rapat terbatas memgenai antisipasi dampak kekeringan di Istana Negara, Jakarta, Senin 15 Juli 2019.

Baca Berita:

Mobil Dinkes Karo Kontra Kijang Krista, 7 Orang Masuk Rumah Sakit

Gempa Halmahera, 2 Orang Meninggal, Ribuan Warga Mengungsi

BNPB juga  akan membantu penanganan dampak kekeringan dengan dana siap pakai.

Selain itu, BNPB telah mengajukan strategi penanganan jangka menengah hingga panjang. Strategi ini harus dilakukan dengan sinergi multi pihak.

Strategi yang dipaparkan Kepala BNPB antara lain revitalisasi dan reforestasi daerah aliran sungai serta danau, embung dan sumur bor permanen, pembuatan waduk hingga pengendalian pemanfaatan air tanah.

Di sisi lain, potensi cuaca kering di beberapa wilayah lain dapat memicu kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada 8 Juli 2019, total luas Karhutla 2019 mencapai 30.477 hektar. Luasan terbesar teridentifikasi di Riau dengan 27.683 hektar, Kalimantan Barat 2.274 hektar, Sumatera Selatan 236 hektar, Aceh 142 hektar, Kalimantan Timur 53 hektar, Kalimantan Tengah 27 hektar, dan Jambi 4 hektar.

Lima provinsi, Riau, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel telah menetapkan status siaga bencana Karhutla.

Terkait dengan potensi Karhutla lanjutan, BNPB mendorong BPBD dan berbagai pihak untuk melakukan upaya pencegahan seperti peningkatan kesejahteraan kepada satuan tugas yang bekerja di lapangan,  pengembangan potensi ekonomi lokal, pengembangan kapasitas dalam mengelola hutan dan lahan, serta pengolahan hasil produksi hutan dan lahan menjadi nilai tambah.

Menekankan arahan Presiden RI Joko Widodo pada 16 Februari 2018 lalu, Doni menyampaikan bahwa persiapan mengatasi Karhutla harus segera dimulai, jangan tunggu kejadian baru bergerak.

“Titik api harus dipadamkan sejak dini,” tegas Doni.

Saat ini, BNPB menyiagakan upaya langkah penanganan dengan personel satuan tugas darat dan udara. BNPB mengerahkan 14 heli untuk water-bombing, 1 pesawat untuk hujan buatan, dan 2 heli TNI AU.  (Rep-02 | Rel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *