RIENEWS.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengajak semua pihak berkolaborasi menangani infrastruktur jalan di Sumatera Utara. Penanganan jalan di provinsi ini, memiliki tantangan tersendiri, yaitu panjang hingga lanskap wilayah yang beragam.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya saat membuka Rapat Koordinasi Penanganan Jalan dan Jembatan Sumut, di Hotel Grand Inna, Jalan Balai Kota, Medan, Rabu, 14 Mei 2025, yang dihadiri para bupati dan wali kota.
Diketahui, jalan provinsi memiliki panjang total 3.005,65 kilometer. Dari jumlah tersebut, sekitar 56 persen dalam kondisi baik, 21,81 persen dalam kondisi sedang, 4,78 persen mengalami kerusakan ringan, dan 17 persen dalam kondisi rusak berat. Sementara jalan kabupaten/kota memiliki panjang total mencapai 35.379,07 kilometer atau sekitar 86 persen dari total jaringan jalan di Sumut.
“Di sinilah pentingnya koordinasi, sinergi, dan inovasi antara seluruh pemangku kepentingan. kita harus mampu menyusun skala prioritas yang tepat, memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal, serta menjajaki berbagai alternatif pembiayaan lainnya seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dana corporate social responsibility (CSR), dan dukungan dari mitra strategis lainnya,” kata Surya.
Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi, menurut Wagub Sumut, masih banyaknya ruas jalan yang mengalami kerusakan atau belum memenuhi standar pelayanan minimal. Ini berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat dan daya saing daerah.
Artikel lain
ICMI se-Indonesia Serentak Gelar Potong Hewan Qurban Iduladha 1446 H
10 Jemaah Haji Wafat, 82 Ribu Jemaah Tiba di Madinah
Ini Pemicu Gempa Mandailing Natal 5,3 Magnitudo
Surya mengatakan, sesuai arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution, infrastruktur jalan dan jembatan menjadi komponen vital dalam mendukung pembangunan daerah. Keberadaan infrastruktur yang layak dan terintegrasi berperan besar dalam memperlancar arus distribusi barang dan jasa, membuka akses antarwilayah, serta mendukung kegiatan perekonomian masyarakat.
“Pembangunan jalan dan jembatan juga secara langsung berkaitan dengan peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, serta pengembangan wilayah tertinggal dan terisolir,” ujar Surya.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja menyatakan, kolaborasi merupakan hal penting dan strategis dalam penanganan jalan dan jembatan di Sumut. Dia mendorong upaya kolaborasi dengan sektor swasta dan perusahaan lain yang beroperasional di Sumut.
Artikel lain
Jemaah Haji 2025 Indonesia Disediakan 32 Bus Ramah Lansia dan Disabilitas
Guncangan Gempa Aceh 6,2 Magnitudo Dirasakan hingga Medan
Pengelola Grup Telegram Konten Pornografi Anak Asal Kalsel dan Sulsel Ditangkap
“Kami percaya perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tidak bisa berjalan sendiri, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha. Demi memunculkan konektivitas wilayah yang lebih merata dan aman,” kata Stanley. (Rep-01)
