Alot! Pembahasan Rencana Pembangunan Rumah Korban Dampak Erupsi Gunung Sinabung

oleh -1.107 Kali Dibaca
Bupati Karo, Terkelin Brahmana bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara, Nurhajizah bersama KSP, Kemenko PMK, dan BNPB membahas pembangunan pemukiman bagi korban erupsi Gunung Sinabung, Rabu 23 Mei 2018. [Foto Rienews.com]

RIENEWS.COMPemerintah Kabupaten Karo bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat menggelar Runggu Penanganan Bencanan Akibat Erupsi Gunung Sinabung, Rabu 23 Mei 2018, di aula Kantor Bupati Karo.

Runggu, kata daerah suku Karo, maknanya adalah musyawarah.

Salah satu pembahasan yang berjalan alot, di antaranya pembahasan pembangunan  pemukiman, rumah bagi para korban dari tiga desa yang terdampak erupsi Gunung Sinabung ke kawasan Siosar Sibuatan.

Bupati Karo Terkelin Brahmana mengakui, runggu yang digelar berlangsung cukup alot.

“Banyak masukan, saran, dan tanggapan terkait runggu (musyawarah) ini. Tim Pemkab telah menampung dan menggabung aspirasi dan usulan sehingga menyimpulkan  pembangunan permukiman  (rumah) yang diusulkan masyarakat Desa Sukameriah, Bakerah, dan Simacem sejumlah 103 KK akan difasilitasi  oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan lokasi yang disepakati berada di Areal Penggunaan Lain (APL), agropolitan perluasan Siosar Sibuatan, Kabupaten Karo,” ujar Bupati Karo.

KLIK: Final! Akbid Pemda Karo Diserahkan Kepada Kemenkes

Hal lainnya dalam pembahasan pembangunan pemukiman korban dampak erupsi Gunung Sinabung, sebut Terkelin, kelengkapan berkas usulan untuk masyarakat 103 KK kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera diselesaikan oleh Pemda Karo.

“Untuk usulan 103 KK Desa Sukameriah, Bekerah dan Simacem jika dimasukkan ke dalam renaksi (Rencana Aksi) harus dijelaskan merupakan penanganan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” jelas Bupati Karo.

Ditambahkannya, sejumlah 22 KK yang tidak mempunyai lahan akan ditindaklanjuti di kemudian.

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Nurhajizah menegaskan tidak boleh dua kali mengajukan hal yang sama terkait lahan.

“Pemda Karo  harus berani mengambil keputusan by name by address. Ajukan kembali  lagi yang 22 KK  yang belum terdata selama ini. Dan saya minta DPRD Karo, Polres, TNI harus kawal,” tegas Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Abetnego Tarigan menyatakan, program 103 KK dimasukkan ke dalam renaksi dengan syarat, aset ganti aset . Sedangkan lahan bagi 22 KK dapat dicari melalui pihak lain, sesuai peraturan, perundang-undangan.

Direktur Penanganan Pengungsi BNPB, Taufik Kartika mengusulkan bila ada penambahan data, Bupati Karo harus buat SK.

“Ada perubahan komposisi dan skenario yang harus dilakukan. Selesaikan dokumen agar secara legalitas dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel, sesuaikan dengan renaksi data yang dari provinsi,” kata Taufik Kartika.

Sementara, Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana pada Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusian dan Kebudayaan, Detty Rosita mengingatkan untuk penambahan data, 22 KK, tidak menyalahi aturan Permendagri.

Wakil Ketua DPRD Karo, Efendi Sinukaban menegaskan, DPRD Karo akan menyetujui dana, sumber dari APBD Karo.

“Jika sudah dapat dilakukan di Siosar, dana diajukan provinsi maupun di Pemkab bisa difasilitasi, “ tegas Efendi Sinukaban.

Kegiatan runggu tersebut dihadiri Parlindungan Purba dari DPD RI, Wakil Bupati Karo Cory Seriwaty Br Sebayang, Dandim 0205/TK Letkol Inf. Rizal  Taufik, Danyonif 125/Smb Letkol Inf. Victor Cokjro Andika, Polres Tanah Karo, para Asisten 1,2 dan 3 Setda Pemkab Karo, OPD, Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara Riadil  Akhir Lubis, sejumlah camat dan  warga pengungsi. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *