Cacat Hukum, Ahli Waris Neken Sembiring Gugat Eksekusi Peradilan

oleh -2.000 Kali Dibaca
Suasana persidangan gugatan ahli waris Neken Sembiring, digelar majelis hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, Jumat 27 Juli 2018. [Foto Rienews.com]

RIENEWS.COMAhli waris Neken Sembiring, Ida Rony Sembiring melalui kuasa hukumnya, Sumber Alam Br Sinuraya menggugat eksekusi Pengadilan Negeri (PN) Kabanjahe atas permohonan Malemin Purba.

Kuasa hukum Ida, menegaskan banyak ditemukan cacat hukum dalam proses perkara perdata, antara almarhum orang tua Ida dengan Malemin Purba, hingga dilakukannya eksekusi oleh  PN Kabanjahe pada 23 November 2017 atas objek perkara yang dikuasai Ida Rony Sembiring.

Kepada wartawan, Jumat 27 Juli 2018, Sumber Alam Br Sinuraya didampingi kliennya, Ida Rony Sembiring, meminta majelis hakim PN Kabanjahe mengabulkan gugatan mereka atas eksekusi yang sudah dilakukan.

Sumber Alam Br Sinuraya menyatakan, gugatan perdata yang dilakukan Malemin Purba terhadap Neken Sembiring atas objek tanah dan bangunan seluas 740 x 20 meter persegi di Desa Lau Gumba, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, tidak dapat dilanjutkan apalagi dilakukan esksekusi.

Baca Berita: Bupati Karo Tagih Dana Jadup Gelombang II

Berita Populer: Jalan Panjang Ahli Waris PT Moeis Lawan Mafia Hukum

“Ini pertama kali terjadi di PN Kabanjahe, eksekusi gantung. Inilah akan kita perjuangkan untuk mengambil kembali hak klien saya,” tegas kuasa hukum Ida Rony Sembiring.

Menurut Sumber Alam br Sinuraya, proses peradilan perdata dan eksekusi tidak dapat dilakukan karena Neken Sembiring dan Marta Br Ginting, orang tua Ida Rony Sembiring, meninggal dunia, pada tahun 2010 dan 2011.

“Sebelumnya, kedua orang tua Ida memberikan hak kuasanya kepada pengacara Lyonst Sitepu berdasarkan surat kuasa 6 Mei 2010. Sebelum perkara diputus, kedua orang tua Ida meninggal dunia. Sesuai dengan ketentuan hukum, perkara harus terlebih dahulu dicabut oleh pengugat. Dengan kata lain, majelis harus memerintahkan kepada pengugat agar perkara yang dimaksud dicabut, dan mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris almarhum. Sesuai dengan Pasal 1813 KUHPerdata, salah satu sebab berakhirnya pemberian kuasa adalah dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa,” tegas Sumber Alam Br Sinuraya.

Kuasa hukum juga menyoroti terbitnya penetapan kedua PN Kabanjahe tanggal 1 Juli 2017 No:11/Pen.Sita Eksekusi/2017/13/Pdt.G/2010/PN.KBJ tentang sita eksekusi.

Sumber Alam Br Sinuraya menegaskan putusan eksekusi itu mengandung cacat hukum karena dalam proses persidangan perkara Reg.No:13/Pdt.G/2010/PN.Kbj tanggal 01 Juni 2011 tidak ada surat kuasa yang diberikan Adat Br Bangun (salah seorang pengugat/terbanding/termohon Kasasi).

“Bahwa dalam objek perkara yang disebutkan dalam perkara perdata, yang diterbitkan surat penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, sita ekseskusi tersebut tidak sesuai dengan yang diusahai serta dikuasai oleh pelawan dengan penggugat terkait perkara Reg.No:13/Pdt.G/2010/PN.Kbj tanggal 01 Juni 2011, jo. Reg.No:436/PDT/2011/PT.MDN tertanggal 27 Desember 2011, jo. Reg.No:1684/K/Pdt/2013 tertanggal 13 Oktober 2016 baik luas maupun batas, sehingga sangat tidak beralasan hukum untuk diterbitkan surat penetapan Ketua PN Kabanjahe tanggal 4 Juli 2017 No:11/Pen.Sita eksekusi/2017/13Pdt.G./2010/PN.KBJ tentang sita eksekusi karena mengandung cacat hukum dan tidak mendasar,” ujar Sumber Alam.

Kejanggalan lainnya, kata Sumber Alam, saat eksekusi berlangsung dalam perkara perdata sesuai surat PN Kabanjahe, pihak pemilik objek (Ida Rony) tidak diikutsertakan dalam arus perkara.

“Padahal nyata-nyata pemilik objek telah mempunyai bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak milik,” kata Sumber Alam.

Berdasarkan kejanggalan, cacat hukum itu, Sumber Alam Br Sinuraya berdasarkan kuasa yang diberikan Ida Rony Sembiring, meminta majelis hakim PN Kabanjahe mengabulkan permohonan mereka dan membatalkan sita eksekusi.

“Kita minta PN Kabanjahe agar mengabulkan perlawanan pelawan untuk seluruhnya. Menyatakan pelawan adalah ahli waris yang sah dan berhak atas tanah perkara. Menyatakan terlawan tidak berhak atas tanah terperkara. Serta membatalkan putusan pengadilan karena telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum atas putusannya dalam perkara terdahulu. Membatalkan sita eksekusi, menghukum terlawan, dan menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding,” pungkas Sumber Alam.

Gugatan Ida Rony Sembiring, Jumat 27 Juli 2018, kembali digelar oleh PN Kabanjahe yang dipimpin ketua majelis hakim M. Arif Nahumbang Harahap dan dua anggota majelis hakim Delima Simanjuntak dan Ita Rahmadi.

Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak Ida Rony Sembiring, yakni Lyonst Sitepu dan Chairani Br Surbakti. Sidang tersebut dihadiri pengacara Melimin Purba, Aslia Robianto.

Ida Rony Sembiring mengatakan ayahnya Neken Sembiring meninggal dunia pada 21 Juli 2010. Ibunya, Marta Br Ginting meninggal dunia pada 5 April 2011.

“Saat itu sengketa tanah masih terus berlanjut. Seharusnya hal itu berhenti, mengingat kedua orang tua saya selaku tergugat pertama dan kedua telah meninggal dunia. Sekarang saya akan meneruskan perjuangan kedua orang tua saya, dengan melakukan perlawanan di Pengadilan Negeri Kabanjahe guna merebut kembali harta peninggalan dari orang tua saya yang telah direbut Malemin Purba ahli waris dari alamarhum Terima Purba,” kata Ida Rony dengan isak tangis.

Ida menceritakan saat terjadi eksekusi, ia kehilangan uang puluhan juta dan perangkat elektronik.

“Saat eksekusi berlangsung, pihak Pengadilan Negeri dengan pihak dari Polres Tanah Karo masuk lewat jalan belakang. Perlawanan kami berikan, tetapi kami tetap kalah, dan paling curangnya lagi rumah yang kami dirikan langsung dihancurkan sebagian. Harta benda di dalam rumah juga hilang seperti uang tunai Rp 53.000.000, handphone, dan tablet,” ungkap Ida. (Rep-01)  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *