RIENEWS.COM – Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto soal hapus kuota impor. Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah berani demi menghadapi dinamika perdagangan global, khususnya kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat.
Salah satu kebijakan strategis yang mencuat adalah penghapusan berbagai hambatan dagang (trade barrier) untuk impor, seperti penghapusan kuota impor.
Anggia mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati atas kebijakan tersebut, berpotensi “banjir impor” dari negara-negara maju, termasuk Amerika Serikat, yang dapat mengancam industri dalam negeri jika tidak diantisipasi dengan baik.
Dia juga menyoroti risiko nilai tukar rupiah, tekanan ekonomi global, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia sebagai faktor-faktor yang perlu diwaspadai.
“Harus ada mitigasi risiko, terutama terhadap ancaman PHK massal jika produksi dalam negeri terganggu,” ucap Anggia pada Rabu, 9 April 2025.
Di tengah ketidakpastian global, Anggia mendorong agar Indonesia lebih kreatif dalam mencari alternatif pasar ekspor. Negara-negara anggota BRICS, RCEP, hingga kawasan Eropa dan mitra bilateral seperti Jepang, Australia, dan Pakistan, sebutnya, bisa menjadi tujuan yang potensial. Selain itu, penguatan konsumsi domestik menjadi salah satu strategi jangka pendek yang diusulkan.
“Kita bisa menggencarkan konsumsi dalam negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional,” katanya.
Anggia menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha yang kondusif agar pelaku industri mampu beradaptasi dengan cepat. Baginya, langkah pemerintah yang membuka akses impor tanpa hambatan adalah manuver berani dalam lanskap ekonomi global yang kian tidak pasti.
Artikel lain
Sarasehan Ekonomi, Prabowo Perintahkan Hapus Kuota Impor dan Soroti Pertek Kementerian
DPR Bereaksi Pasca BEI Bekukan Sementara Perdagangan Dampak IHSG Anjlok
Kecelakaan Lalin Turun 30 Persen Selama Arus Mudik-Balik Lebaran 2025
Dengan kehati-hatian, katanya, strategi mitigasi yang matang, dan kolaborasi lintas sektor, kebijakan ini berpotensi menjadi momentum kebangkitan industri Indonesia.
“Perbaikan regulasi, kebijakan, dan lingkungan investasi harus menjadi prioritas agar industri dalam negeri tetap tumbuh,” sebut Politisi Fraksi PKB tersebut.
Kebijakan Presiden Prabowo penghapusan kuota impor merupakan respons terhadap kebijakan tarif proteksionis yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Anggia, kebijakan Trump ini bertujuan menyeimbangkan defisit dagang AS sehingga berdampak luas terhadap mitra dagang utama, termasuk Indonesia.
Anggia mendukung langkah pemerintah menempuh jalur negosiasi, dan mendukung langkah konkret seperti mengurangi hambatan impor dan meniadakan kuota demi menciptakan “win-win solution”.
“Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat selama ini sangat erat. Oleh karena itu, Indonesia harus cepat menyikapi agar tidak berdampak negatif pada hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan hapus kuota impor atas komoditas hajat orang banyak di antaranya impor daging, dan menekankan bahwa peraturan teknis (Pertek) kementerian harus atas seizin presiden.
Artikel lain
Suara Ibu Indonesia: Lindungi Mahasiswa dan Batalkan UU TNI
Respons Revisi UU TNI, Connie Bakrie Tulis Surat Terbuka kepada Panglima TNI
Bareskrim Turunkan Tim Usut Teror ke Tempo, Setri: Teror Ini Metode Berbeda
“Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silahkan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok, iya kan. Bikin kuota-kuota, abis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk. Hanya dia boleh impor, enak saja,” kata Preside Prabowo Sarasehan Ekonomi yang dihadiri ekonom dan pengusaha di Menara Mandiri, Jakarta pada Selasa, 8 April 2025. (Rep-02)
Sumber: DPR RI
