DPR RI Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset

Dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati, pada Kamis, 19 November 2026, mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Foto Naifuroji/MRI.
Dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati, pada Kamis, 19 November 2026, mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Foto Naifuroji/MRI.

Pembahasan RUU Perampasan Aset pun disebut telah mengedepankan partisipasi publik bermakna atau meaningful participation karena melibatkan sejumlah pihak dari berbagai elemen masyarakat.

Laporan dari Komisi III DPR RI kemudian dilanjutkan dengan pandangan dari perwakilan Pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini berbicara mewakili Presiden Prabowo Subianto di hadapan forum Rapat Paripurna DPR.

Setelahnya, Puan kemudian meminta persetujuan dewan untuk pengesahan RUU Perampasan Aset.

“Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab peserta Rapat Paripurna DPR dilanjutkan ketok palu pimpinan tanda UU Perampasan Aset telah disetujui.

“Terima kasih, Alhamdulillah,” lanjut Puan. (Red)

Sumber: DPR RI