DPRD-Pemkab Karo Gelar Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah

oleh -213 Kali Dibaca
Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan memberikan keterangan soal penanganan Covid-19 kepada wartawan, Senin 30 Maret 2020. [Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karo bersama Pemerintah Kabupaten Karo menggelar Rapat Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di ruang rapat Gedung DPRD Karo, Jalan Veteran No 14 Kabanjahe, Selasa 14 Juli 2020.

Selain dihadiri 24 anggota DPRD Karo dari 35 anggota DPRD Karo, paripurna juga dihadiri  unsur Forkopimda serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Karo.

Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan dalam sambutannya, mengatakan, paripurna yang digelar guna mendengarkan pandangan umum dari fraksi di DPRD Karo.

“Pandangan umum merupakan proses dan tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan rancangan peraturan daerah,” kata Iriani.

Disebutkannya, ada beberapa poin pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Karo yang disampaikan dalam rapat paripurna yang membahas Ranperda di antarnya Ranperda tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan Ranperda tentang Pemberian Nomor Bangunan, dan Ranperda tentang Pengelolaan Sampah.

Baca Berita: 

Merek Kecantikan Lancôme Hadir di Store Lazada

Diduga Dibunuh, Pria Bertato Dengan Tangan Terikat Ditemukan di Sungai Lau Biang

Sementara itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana mengapresiasi dukungan dan masukan dari DPRD Karo menyangkut Ranperda yang dalam proses pembahasan tersebut.

“Terima kasih atas dukungan, masukan, dan motivasi yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk secara bersama-sama, segera melakukan pembahasan dan mengesahkan Rancangan Peraturan  Daerah Kabupaten Karo terkait pedoman pemberian nama jalan, fasilitas umum, dan pemberian nomor bangunan, dan Ranperda tentang pengelolaan sampah,” kata Terkelin Berahmana dalam sambutannya.

Dalam paripurna tersebut, Bupati Karo Terkelin Brahmana merespons pandangan umum dari fraksi-fraksi di DPRD Karo.

Merespons pandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan tentang terobosan yang dilakukan Pemkab Karo, guna mengurangi beban tempat pengelolaan sampah terpadu, Terkelin menyatakan pengelolaan sampah dengan pengembangan teknologi dilakukan kajian lebih mendalam.

“Pemerintah Kabupaten Karo berencana membangun pusat daur ulang sampah dan rumah kompos. Untuk teknologi lainnya akan dilakukan penelitian dan kajian lebih lanjut,” ujarnya.

Sementara itu, menyikapi pandangan Fraksi Partai Gerindra, Bupati Karo menyampaikan bahwa Ranperda tentang pedoman pemberian nama jalan, fasilitas umum dan pemberian nomor bangunan merupakan pedoman yang akan digunakan untuk memberikan kepastian hukum serta mempermudah masyarakat untuk memperoleh identitas jalan, fasitas umum dan bangunan serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan.

“Penyusunan Ranperda ini pada prinsipnya telah memperhatikan dan mempedomani Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta PP Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas dan akan dicantumkan dalam konsideran dalam draf Ranperda,” jelas Terkelin.

Terkait tentang pengelolaan sampah, lanjut Terkelin lagi, bahwa Ranperda ini merupakan salah satu bentuk usaha Pemda dalam melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian sampah yang ditimbulkan dari berbagai bentuk kegiatan dan usaha, yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

“Konsep pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai ke hilir, agar memberikan manfaat secara ekonomis, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah prilaku masyarakat sehingga dengan ditetapkannya Ranperda ini tujuan, diharapkan dapat terwujud,” katanya.

Mengenai saran dari Fraksi Partai Hanura, Terkelin menyebutkan bahwa saran sudah ditampung dalam pasal 3 ayat (2) dalam Ranperda dimaksud.

Begitu juga dengan saran pengadaan bak sampah di setiap desa, Bupati Karo mengatakan akan menganggarkan serta ditempatkan pada lokasi yang stategis serta dikoordinasikan dengan kepala desa dan lurah.

Menjawab tanggapan Fraksi Keadilan dan Persatuan DPRD Karo, tentang pengelolaan sampah belum dimuatnya terkait janis usaha pengelolaan sampah yang wajib memiliki izin. Disampaikan Terkelin  bahwa jenis usaha pengelolaan sampah yang wajib memiliki izin akan dituangkan dalam Peraturan Bupati sesuai pasal 13 ayat (3) draf Ranperda Pengelolaan Sampah.

Dalam paripurna tersebut, seluruh pandangan, pertanyaan dan saran dari 5 fraksi di DPRD Karo, direspons oleh Bupati Karo.

Usai mendengar penjelasan dan jawaban Bupati Karo Terkelin Brahmana dalam pembahasan Ranperda tersebut, pimpinan sidang menanyakan kepada 5 Fraksi DPRD Karo proses pembahasan Ranperda tersebut. Ke 5 Fraksi DPRD Karo menyatakan dapat menerima dan memahami jawaban (penjelasan) Pemkab Karo, dan menyatakan hal-hal yang kurang jelas akan dipertegas dalam rapat gabungan komisi. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *