RIENEWS.COM — Jurnalis didorong untuk memperkuat peliputan isu kelautan dan pesisir dengan pendekatan yang lebih mendalam, berbasis data, serta melibatkan berbagai sumber. Isu kelautan dinilai tidak sebatas persoalan perikanan, melainkan juga berkaitan dengan lingkungan, ekonomi, kesehatan, masyarakat pesisir, hingga aktivitas industri dan transportasi laut.
Hal tersebut mengemuka dalam lokakarya Festival Media Selat Malaka 2026 bertema “Mengawal Isu Kelautan melalui Karya Jurnalistik Berkualitas” yang digelar di lantai dua Gedung Technopreneur Politeknik Negeri Batam, Sabtu, 19 September 2026.
Lokakarya ini diikuti oleh 21 peserta dari kalangan mahasiswa dan akademisi. Diskusi dipandu oleh Ketua AJI Ambon, R. Khairiyah.
Pemateri dari Jaring.id, Abdus Somad, memaparkan pentingnya penelusuran dalam liputan sektor kelautan dan perikanan, termasuk dengan memanfaatkan dokumen, sumber terbuka (open source), media sosial, serta platform pemantauan aktivitas kapal.
Menurut dia, wilayah pengelolaan perikanan Indonesia terbagi ke dalam sejumlah wilayah dengan karakteristik sumber daya dan aktivitas penangkapan yang berbeda. Pembagian tersebut antara lain digunakan oleh pemerintah untuk memudahkan pengaturan perizinan serta alat tangkap perikanan.
Ia mencontohkan aktivitas penangkapan ikan tuna dengan alat tangkap longline (rawai) yang ditempatkan pada wilayah perairan tertentu. Sementara itu, di Natuna, karakteristik laut dalam membuat jenis ikan yang ditemukan berbeda dengan sejumlah wilayah lainnya.
Abdus juga memaparkan pengalamannya melakukan liputan investigasi di laut selama hampir dua pekan. Dalam peliputan tersebut, ia mengikuti aktivitas kapal dan mengamati berbagai peristiwa di perairan.
Salah satu isu yang ditelusurinya adalah keberadaan kapal eks-asing yang kembali beroperasi di perairan Indonesia. Ia menyebutkan sejumlah persoalan yang pernah dikaitkan dengan kapal eks-asing, antara lain masalah perpajakan, penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), kerja paksa (forced labour), alih muatan di tengah laut (transshipment), serta kepatuhan terhadap peraturan pemerintah Indonesia.
Dalam melakukan penelusuran, Abdus mengatakan bahwa jurnalis dapat menggunakan sejumlah metode, mulai dari penelusuran dokumen dan kepemilikan perusahaan hingga menelusuri hubungan antara korporasi, pemilik kapal, dan pihak-pihak terkait.
“Penelusuran dokumen dan juga penelusuran setiap orang, salah satunya melihat siapa yang punya, perusahaan siapa yang punya, koleganya siapa,” kata Abdus.
Menurut dia, ketika akses terhadap dokumen perizinan sulit diperoleh, jurnalis dapat mencari sumber alternatif melalui asosiasi maupun pelaku usaha di pelabuhan. Penelusuran juga dapat diperkuat dengan memanfaatkan sumber terbuka dan media sosial.
Media sosial, kata dia, dapat memberikan informasi mengenai aktivitas kapal dan awaknya. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk awal untuk melakukan verifikasi lebih lanjut.
Dalam peliputan sektor kelautan, ia juga mengingatkan para jurnalis untuk memperhitungkan aspek keselamatan. Kondisi di laut berbeda dengan peliputan di darat karena akses terhadap fasilitas kesehatan dan tempat berlindung jauh lebih terbatas.
“Kalau di laut itu enggak ada rumah sakit. Enggak ada juga pohon untuk berteduh,” ujarnya.
Ia menyebutkan sejumlah platform terbuka yang dapat dimanfaatkan untuk membantu penelusuran aktivitas kapal, di antaranya Global Fishing Watch dan MarineTraffic.






