Impor Sampah ke Indonesia Harus Dihentikan, Terkontaminasi B3

oleh -855 Kali Dibaca
Ilustrasi tumpukan sampah yang terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun (B3) di Indonesia. [Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM – Belum usai penanganan limbah dalam negeri, Indonesia justru diserbu sampah pastik impor dari negara-negara maju dari Eropa dan Amerika. Dosen dan peneliti minat lingkungan Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Suherman menyebutkan masuknya sampah dari luar negeri disebabkan kebijakan Cina pada 2018 untuk membatasi impor sampah. Padahal Cina menjadi produsen pengolahan sampah daur ulang terbesar dunia. Negara ini menjadi penyerap 45 persen sampah dunia untuk didaur ulang. Akibatnya pengekspor sampah dari negara maju mencari negara alternatif sebagai tujuan pengiriman sampah domestik padat mereka.

“Negara-negara berkembang menjadi tujuan dari sampah-sampah impor, termasuk Indonesia,” kata Suherman dalam siaran pers yang diterima Redaksi, Kamis, 20 Juni 2019.

Pembatasan impor, lanjut Suherman, menjadi tantangan besar bagi negara Indonesia dan negara lain karena sampah menjadi komoditas bisnis lintas negara yang membutuhkan regulasi ketat dan pengawasan cermat yang selaras dengan keamanan lingkungan di masa mendatang. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 mencatat Indonesia melakukan impor scrap plastik sekitar 283 ribu ton. Angka ini tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Sayangnya sampah impor tersebut tidak seluruhnya bisa didaur ulang dan tidak sesuai aturan impor sampah karena mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).

Masuknya sampah impor, menurut Suherman menjadi beban tambahan bangsa. Sebab sistem pengelolaan sampah di Indonesia belum maksimal dengan angka daur ulang masih rendah berkisar 10-20 persen. Sementara sampah impor terkontaminasi B3 yang tidak bisa didaur ulang sehingga mengancam kelestarian lingkungan dan membahayakan manusia.

Baca Berita:

Uang THR Ditahan Kepala Sekolah, Boru Saragih akan Lapor Polisi

Polisi Libatkan Dukun Ungkap Kasus Mayat Bayi

“Langkah penghentian impor sampah yang tidak sesuai ketentuan harus segera dilakukan,” tegas Suherman.

Pakar hukum internasional sekaligus pemerhati hukum lingkungan internasional UGM, Heribertus Jaka Triyana menyebutkan masuknya sampah plastik impor yang tidak bisa didaur ulang bukan kali pertama di Indonesia. Sebelumnya telah terjadi pada 2007, 2011, 2015, dan 2016.

“Impor sampah plastik ini kejadian berulang. Pertanyaannya, kenapa bisa terus berulang,” tutur Jaka.

Pria yang akrab disapa Jeto ini menyampaikan Indonesia telah memiliki hukum yang mengatur tentang tata niaga ekspor impor, termasuk sampah. Peraturan yang ada secara normatif kompatibel untuk menanggulangi dan mengatur hal tersebut.  Namun persoalan yang terus berulang itu salah satunya karena masalah klasik, yaitu adanya gap dan perbedaan antara aturan tertulis dengan yang terjadi.

“Aturan sudah ada, tapi implementasi di lapangan tidak sesuai. Tidak perlu revisi aturan, tapi implementasinya harus sesuai ketentuan ” kata Jeto.

Ditambah ada tumpang tindih kewenangan hukum dalam organ negara seperti yang terjadi antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

“Jadi saling melempar tanggung jawab, saling menyalahkan, dan cuci tangan. Juga terjadi miskomunikasi secara massif di level strategis, operasional, praktis,” papar Dosen Fakultas Hukum UGM ini.

Jeto menambahkan, kevakuman hukum antara sistem hukum nasional dengan sistem hukum negara pengekspor turut menjadi penyebab kasus ini berulang. Perbedaan hukum Indonesia dengan negara pengekspor sampah menimbulkan celah sehingga sampah plastik bisa masuk ke Tanah Air.

“Harus ditangani secara komperehensif di level strategis,” tegas Jeto.

Masuknya sampah yang tidak masuk dalam daftar yang diizinkan menjadi tanggung jawab pemerintah dan perusahaan importir. Pemerintah, dalam hal ini di level strategis yakni Menko Maritim dan Menteri Perdagangan harus turun tangan dan memberikan laporan apa yang telah terjadi selama ini. Sementara di level operasional, pemerintah provinsi diharapkan dapat melakukan pengawasan dan mengatur tata ruang di wilayahnya. Sedangkan di level praktis, pemerintah daerah sebagai penerima sampah harus bisa mengontrol sampah yang masuk.

Sementara bagi pemegang izin impor juga harus bertanggungjawab memastikan sampah yang akan diimpor tidak mengandung limbah plastik dan B3. Apabila ada sampah yang tidak masuk daftar yang diizinkan harus dikmbalikan ke negara asal.

“Kalau sampai terjadi pelanggaran, izin impor dan usaha bisa dicabut,” kata Jeto. (Rep-04)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *