“Tegakkan implementasi Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS),” tegasnya.
Berikan akses seluas-luasnya penyandang tuli melalui penggunaan Bahasa Isyarat Indonesia.
“Hentikan praktik pernikahan anak dan pernikahan paksa. Hentikan praktik sunat perempuan. Penuhi hak-hak perempuan disabilitas,” ujarnya.
Ainun mendesak pemerintah untuk mewujudkan lingkungan kerja tanpa diskriminasi dan menjamin upah layak bagi pekerja. Pemerintah diminta segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
“Permudah cuti melahirkan, cuti haid, tanpa surat dokter. Hentikan pemberangusan serikat pekerja, hentikan PHK sepihak, hentikan stigma, diskriminasi dan kekerasan terhadap pekerja perempuan,” imbuhnya.
Koordinator Divisi Advokasi, Gender dan Kelompok Minoritas Aliansi Jurnalis Yogyakarta (AJI) Yogyakarta, Nur Hidayah Perwitasari turut dalam aksi, mengatakan, fenomena kekerasan di lingkungan kerja masih menjadi masalah global yang cenderung diabaikan. Termasuk di industri media massa.
“Bila kondisi kerja tidak aman, bagaimana mungkin jurnalis bisa bekerja profesional,” katanya.
Artikel lain
Pemenang Karya Tulis Jurnalis, Walkot Medan Pastikan Program UHC-JKMB Semakin Baik
3 Tahun Perjalanan NeutraDC, Perkuat Inovasi Infrastruktur Digital AI
Koalisi Masyarakat Sipil: Hentikan Revisi UU TNI, Tolak Dwifungsi TNI
Kekerasan seksual di lingkungan kerja ini, menurutnya, menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan, berdasarkan riset kolaboratif AJI Indonesia dan PR2Media pada 2022, sebanyak 82,6 persen dari total 852 reponden jurnalis perempuan pernah mengalami kekerasan seksual.
“Situasi ini tidak bisa dianggap enteng. Artinya, perusahaan pers tidak sedang baik-baik saja,” katanya. (Rep-02)
