Kemenkes Akan Beri “Suplemen” Anggaran Kesehatan di Pemkab Karo

oleh -1.628 Kali Dibaca
Bupati Karo Terkelin Brahmana (kiri) bertemu dengan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Bayu Teja Muliawan (tengah), membahas program pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan di Pemkab Karo, Kamis 31 Mei 2018, di Gedung Kemenkes, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan.[Foto Ist | Rienews.com]

RIENEWS.COMPemerintah Kabupaten Karo mengembangkan pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat juga wisatawan yang berkunjung ke Tanah Karo Simalem.

Sejumlah program pengembangan pelayanan kesehatan kini dirancang Pemkab Karo, Sumatera Utara, meliputi pembangunan rumah sakit umum, Puskesmas Pariwisata, Puskesmas Keliling dengan IGD (Instalasi Gawat Darurat) serta peralatan kesehatan.

Hal ini dikemukakan Bupati Karo Terkelin Brahmana saat bertemu dengan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Bayu Teja Muliawan, di Gedung Kemenkes, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis 31 Mei 2018.

KLIK: Jangan Bilang Gotong-Royong Hilang, Ini Bukti Budaya Itu Masih Awet

Dikatakan Bupati Karo, Pemerintah Kabupaten Karo berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat, memberikan rasa aman kepada masyarakat dan wisatawan kawasan Danau Toba seoptimal mungkin. Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kesehatan itu termasuk pengembangan kesehatan pariwisata di kawasan Danau Toba.

Mewujudkan hal itu, Bupati Karo mengaku sengaja menemui Kementerian Kesehatan untuk membantu program pengembangan kesehatan di Kabupaten Karo.

“Mengingat terbatasnya anggaran yang tersedia di APBD, maka kita melobi dan meminta masukan apa saja yang dapat dibantu ke Karo oleh Kemenkes RI,” ujar Terkelin Brahmana.

Menurut Bupati Karo, pembangunan pengembangan peningkatan pelayanan kesehatan, yakni, pembangunan RSU Kabanjahe, Puskesmas Pariwisata.

“Terkait bencana Gunung Sinabung dalam kesehatan apa yang dapat dibantu, ini yang tadi kita kemukan saat bertemu dengan kepala Biro perencanaan dan Anggaran,” ujar Terkelin.

Dalam pertemuan itu, Bupati Karo didampingi Kepala Bappeda Karo Nasib Sianturi, Kepala Dinas  Kesehatan Karo Irna S. Meliala, dan  Arjuna Wijaya.

Menanggapi program Pemkab Karo itu, Kemenkes melalui Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Bayu Teja Muliawan memberikan respons kepada Pemkab Karo untuk  melakukan sejumlah langkah.

“Untuk pembangunan RSU Kabanjahe, silakan dulu ambil lokasi pemindahan RSU Kabanjahe dengan luas 5 hingga 6 hektar. Sebelum dibangun lakukan dulu studi kelayakan. Kemudian bangun dulu dengan APBD Karo, hal ini menghindari temuan nantinya, sebab persyaratan sekarang pembangunan harus dari daerah dulu, baru dapat dibantu oleh pihak pusat. Dan paling penting, pihak pusat hanya sebagai “suplemen tambahan” tidak bisa secara utuh membangun RSU,” sebut Bayu.

Dijelaskan Bayu, untuk lahanitu minimal 5 hingga 6 hektar sudah standar persyaratan, agar pengembangan dalam jangka 10 tahun hingga 25 tahun dapat berkembang baik dana pusat dikucurkan.

Menyoal program Puskesmas Pariwisata, Bayu mengatakan, syarat detailnya harus ada dulu RSU Kabanjahe yang baru  dibangun, dan sudah ada nomor register.

“Untuk Puskesmas Keliling akan kita bantu yang penting ada proposalnya. Terkait bencana Gunung Sinabung yang sudah sekian lama erupsi, pihak kami (Kemenkes) bersedia membantu dalam hal obat-obatan, masker, dan lainnya, jika tidak terpenuhi oleh daerah dan BNPB. Maka, silakan Dinas Kesehatan ajukan permintaan melalui proposal, akan kita bantu dan proses,” tegas Bayu dalam pertemuan.

Kepala Dinas Kesehatan Karo Irna S. Meliala menyatakan segera memenuhi persyaratan tersebut.

“Apa yang dapat saya lakukan sesuai dengan Tupoksi saya. Setelah pertemuan ini ,  segera mungkin saya buatkan surat permohonan/proposal bantuan, misalnya bantuan sarana prasarana Puskesmas Keliling akan kita masukkan proposalnya, begitu juga untuk permintaan masker,dan obat-obatan , yang tersedia di Kemenkes  terkait erupsi Gunung Sinabung.  Jika nanti dibutuhkan, kita ajukan karena butuh koordinasi dengan BPBD Karo. Sebab adanya stok dan cukupnya pasokan yang tahu adalah pihak BPBD,” imbuh Irna. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *