RIENEWS.COM – Koalisi Masyarakat Sipil menyerukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran di DPR RI, dihentikan. RUU Penyiaran yang kini sedang bergulir di DPR, dinilai mengancam iklim demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia.
Koalisi Masyarakat Sipil yang berunsurkan ICW, LBH Pers, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Greenpeace Indonesia, AJI Indonesia, dan Watchdoc, mendesak DPR dan Presiden harus menghentikan pembahasan.
Koalisi Masyarakat Sipil dalam siaran persnya pada Kamis, 16 Mei 2024, menyatakan, RUU Penyiaran yang tengah disusun oleh DPR benar-benar mengancam demokrasi iklim dan kebebasan pers di Indonesia. Sejumlah pasal multitafsir dan sangat berpotensi digunakan oleh alat kekuasaan untuk membatasi kebebasan sipil dan partisipasi publik.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah substansi Pasal 50 B ayat (2) huruf c terkait larangan liputan investigasi jurnalistik. Hal ini jelas merugikan masyarakat, sebab, dalam lingkup pemberantasan korupsi, produk jurnalistik kerap menjadi kanal alternatif untuk mengungkap praktik kejahatan atau penyimpangan tindakan pejabat publik.
Sebagai pilar keempat demokrasi, media mempunyai peran strategis dan taktis dalam membangun demokrasi, khususnya yang melibatkan masyarakat sebagai fungsi watchdog.
Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang merupakan inisiatif DPR bertolak belakang dengan semangat demokrasi dan menjadi polemik di masyarakat. Hal ini tatkala rancangan naskah RUU per 24 Maret 2024 yang sedang diproses di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, terkait Standar Isi Siaran (SIS) yang memuat batasan, larangan dan kewajiban bagi penyelenggara diterbitkanan serta kewenangan KPI, secara tersurat memuat ketentuan larangan liputan eksklusif investigasi jurnalistik.
Rancangan tersebut tentu bermasalah dan patut ditolak karena bukan hanya mengancam kebebasan pers, tapi juga kabar buruk bagi masa depan gerakan antikorupsi di Indonesia.
Setidaknya ada 8 catatan konsultasi masyarakat sipil terkait rancangan undang-undang yang dinilai kontroversial dan harus ditolak.
Pertama, RUU Penyiaran menambah daftar panjang regulasi yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Dalam beberapa waktu ke belakang, tidak sedikit regulasi yang diubah justru tidak sejalan dengan prinsip gerakan demokrasi, HAM, antikorupsi, hingga penyelamatan sumber daya alam. Seperti revisi UU KPK, UU Pemasyarakatan, UU Minerba, dan UU Cipta Kerja. Adanya norma yang membatasi konten investigasi tersebut justru berpotensi menghambat kerja-kerja masyarakat sipil.
Artikel lain
Ini Pasal-pasal Revisi UU Penyiaran Berpotensi Batasi Kebebasan Pers dan Berekspresi
Dewan Pers Tolak Revisi Undang-Undang Penyiaran
PT PND Terima Dua Penghargaan dari BTN KC Medan
Kedua, bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pelarangan konten liputan investigasi jurnalistik tidak sejalan dengan nilai transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai prinsip good governance. Karena karya liputan investigasi merupakan salah satu bentuk paling efektif yang dihasilkan dari partisipasi publik dalam memberikan informasi dugaan pelanggaran kejahatan atau kebijakan publik kepada jurnalis. Produk jurnalisme investigasi juga bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis.
Ketiga, konten jurnalistik investigatif jadi kanal yang paling efektif dan aman bagi peniup pluit (whistleblower). Dalam konteks pemberantasan korupsi maupun gerakan masyarakat sipil, tidak sedikit kasus yang terungkap bersumber dari informasi publik yang diinvestigasi oleh jurnalis. Meski ada beberapa kanal whistleblower, namun masyarakat cenderung lebih percaya pada para jurnalis maupun inisiatif kolaborasi investigasi jurnalistik yang dilakukan oleh jurnalis, seperti Klub Jurnalis Investigasi (KJI) dan IndonesiaLeaks yang juga jadi bentuk pengawasan terhadap kebijakan maupun pejabat publik.
Keempat, pelarangan menerbitkan liputan investigasi jurnalistik eksklusif akan berdampak negatif pada penindakan kasus korupsi. Hasil liputan investigasi seringkali membantu aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan atau penanganan perkara korupsi. Data dan informasi mendalam yang dihasilkan para jurnalis juga ikut memberikan informasi kepada penegak hukum untuk mengambil tindakan atas dugaan kasus korupsi maupun pelanggaran lainnya. Selain itu, dalam konteks penuntasan kasus korupsi, liputan investigatif kerap kali bisa mengungkap aspek yang tidak terpantau, sehingga jadi trigger bagi penegak hukum menuntaskan kasus tersebut.
Kelima, SIS dalam RUU Penyiaran soal liputan penyidikan dapat menghambat pencegahan korupsi. Karya liputan investigasi jurnalistik yang ditayangkan di media tidak hanya sekedar pemberitaan. Namun lebih dari itu, karya tersebut juga merupakan bentuk pencegahan korupsi khususnya di sektor publik. Sebab, hasil liputan yang dipublikasikan di media massa akan menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam upaya pencegahan korupsi. Tak hanya itu, para koruptor yang berniat melakukan kejahatan bisa jadi akan semakin takut karena khawatir tindakannya terbongkar.
Keenam, ketentuan RUU Penyiaran tumpang tindih dengan peraturan lain khususnya yang mencakup Undang-Undang Pers dan kewenangan Dewan Pers. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah mengatur kode etik jurnalistik dan kewenangan Dewan Pers. Ketentuan dalam RUU Penyiaran bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) UU Pers yang menyatakan bahwa terhadap pers tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran.
Ketujuh, RUU Penyiaran membungkam kemerdekaan pers dan mengancam independensi media. Dengan adanya larangan eksklusif laporan jurnalistik investigatif maka pers menjadi tidak profesional dan tidak dapat menjalankan fungsi sebagai pengontrol kekuasaan.
Kedelapan, ketentuan dalam RUU Penyiaran merupakan bentuk ancaman definisi demokrasi di Indonesia. Hal ini karena investigasi jurnalisme adalah salah satu alat bagi media independen–sebagai pilar keempat demokrasi– untuk melakukan kontrol terhadap tiga pilar demokrasi lainnya (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Melarang menyajikan eksklusif jurnalisme investigasi sama dengan menjerumuskan Indonesia sebagai negara yang tidak demokratis.
Artikel lain
Ini Sekolah Kedinasan 2024 Pendaftaran 15 Mei hingga 13 Juni
Kemenag Tegur Keras Garuda, 450 Calon Jemaah Haji Gowa Gagal Berangkat
Menanti Destinasi Wisata Historical Trail of Joglosemar
Berdasarkan hal di atas, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR dan Presiden untuk: Menghentikan pembahasan RUU Penyuaran yang substansinya bertentangan dengan nilai demokrasi dan upaya pemberantasan korupsi;Menghapus pasal–pasal yang berpotensi multitafsir, membatasi kebebasan sipil, dan tumpang tindih dengan UU lain; Membuka partisipasi ruang-ruang bermakna dalam proses penyusunan RUU dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat terdampak lainnya; Penggunaan UU Pers sebagai pertimbangan dalam pembuatan regulasi yang mengatur soal pers. (Rep-02)
