Sigit juga mengatakan polisi saat ini sedang berkeliling ke beberapa negara ASEAN guna memudahkan proses pencarian buronan tindak pidana korupsi, khususnya di negara-negara yang telah dibentuk kerja sama.
“Mudah-mudahan bisa digunakan untuk membantu penangkapan terhadap para pelaku atau para buronan,” kata Listyo.
Divisi Monitoring KPK Diusulkan Mandiri
Sementara Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan merekomendasikan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memisahkan Divisi Monitoring dari Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring dalam struktur organisasi KPK. Upaya tersebut dinilai langkah memandirikan Divisi Monitoring untuk mencegah potensi-potensi korupsi yang diduga sering disusupkan melalui program strategis pemerintah.
“Alasan saya, melalui pengawasan ini bisa menyasar embrio korupsi yang barangkali sengaja disusupkan pada regulasi program strategis pemerintah,” papar Hinca dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Pimpinan KPK di Ruang Rapat Komisi III, Senayan, Jakarta, 9 Februari 2023.
Hinca mensinyalir model korupsi telah berkembang menjadi korupsi pada kebijakan publik melalui materi-materi yang diduga sengaja disusupkan pada regulasi satu program. Alhasil, program yang diduga mengandung korupsi tersebut tidak bisa ditindak melalui Deputi Penindakan karena asas legalitas yang ada. Langkah preventif melalui pemisahan divisi monitoring dinilai menjadi solusi yang jitu.
Artikel lain
Puncak HPN 2023 di Sumut, Presiden Jokowi Sentil Idealisme Media Massa di Tahun Politik
Gempa Turki, Presiden Erdogan Tempatkan Pengungsi di Hotel
IPK Indonesia Turun 4 Peringkat, Pukat UGM Sebut Akibat Revisi UU KPK
“Nah kalau begitu, bagi saya monitoring ini menjadi gerbang utama terdepan untuk mencegah,” ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Legislator Dapil Sumatera Utara III ini berharap usulan memisahkan Divisi Monitoring menjadi deputi sendiri dapat menjadi andalan KPK dalam mencegah korupsi dalam penyelenggaraan program-program pemerintah. (Rep-04)
Sumber: DPR
