Minim Pelamar, Ini Kelonggaran Syarat Lelang Jabatan 8 Dinas Pemkab Karo

oleh -655 Kali Dibaca
Bupati Karo Terkelin Brahmana saat berkonsultasi dengan Komisi Apartur Sipil Negara (KASN) menyoal minimnya PNS Pemkab Karo mengikuti lelang jabatan di delapan dinas. [Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM  – Kurangnya kuota dan minat para Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN) mengikuti lelang dan rekrutmen Jabatan Pemimpin Tinggi (JPT) di delapan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, Sumatera Utara, salah satunya disebabkan persyaratan Diklat Tingkat Pim III (Kepemimpinan III) yang ditetapkan Komisi Apartur Sipil Negara (KASN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB).

Menyikapi hal ini Bupati Karo Terkelin Brahmana menemui Komisioner KASN untuk mencari jalan keluar dari masalah persyaratan lelang jabatan yang dilakukan Pemkab Karo.

Masa lelang jabatan di Pemkab Karo sendiri telah diperpanjang dua kali, namun tetap saja peserta  tidak mencukupi kuota.

Baca Berita:

Ini Pesan Wabup Karo Pada Proses Akreditasi Puskesmas

Bupati Luncurkan Program Inovasi Pemkab Karo 2019

“Sampai dengan hari ini jumlah pelamar belum sesuai dengan ketentuan dan telah diperpanjang pengumuman penerimaan sebanyak dua kali melalui pengumuman Nomor 006/ JPT/ 2019 tanggal 8 November 2019, dan Nomor 009 JPT/ 2019 tanggal 15 November 2019,” ujar Terkelin Brahmana saat bertemu dengan Komisioner KASN Sri Hadiati Wara Kustriani didampingi Asisten KASN Irwansyah, di Jakarta, Jumat 22 November 2019.

Minimnya peserta pelamar lelang jabatan di lingkungan Pemkab Karo, sebut Terkelin, disebabkan terganjal persyaratan bagi PNS untuk mengikuti lelang jabatan. Sebelumnya, dalam Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-3438/KASN/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019, Perihal Rekomendasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama, mensyaratkan salah satu syarat harus memiliki Diklat Tk.Pim III.

Meski telah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran lelang jabatan, pelamar masih belum memenuhi kuota.

“Ini akibat terganjal persyaratan bagi ASN yang ikut lelang JPT tidak memiliki Diklat TK. PIM III. Untuk itu kita datang ingin  berkonsultasi dan bekomunikais kepada KASN dan berharap ada jalan keluar. Harapan ini tentu harus ada konsekuensi melalui usaha dengan sistem koordinasi dan  bertanya kepada yang berkompten yaitu KASN,” katanya.

Komisioner KASN Sri Hadiati Wara Kustriani mengakui bahwa apa yang dialami di Pemkab Karo juga terjadi di daerah lain.

Menyikapi masalah tersebut, Hadiati menyilahkan Panitia Seleksi (Pansel) Pemkab Karo memperpanjang masa pendaftaran lelang jabatan kembali.

“Mengingat sudah dua kali diperpanjang namun minim peserta akibat (syarat) Diklat Pim Tk III,” katanya.

Menyangkut soal persyaratan, Hadiati memberikan kelonggaran bagi para pelamar PNS/ASN yang belum memenuhi persyaratan.

“Caranya, buat pengumuman kembali bagi ASN yang mengikuti lelang JPT diberikan kesempatan walaupun tidak memenuhi syarat  (Diklat TK Pim III). Namun, buat surat pernyataan Diklat setelah terpilih,” tegas Hadiati.

Dalam pertemuan itu, Hadiati mengingatkan Bupati Karo Terkelin Brahmana didampingi Kasi BKD Andre Milala, agar Pemerintah Kabupaten Karo menyampaikan surat pemberitahuan lelang jabatan di delapan dinas Pemkab Karo kepada KASN.

“Yang penting jangan lupa, layangkan surat pemberitahuan kepada kami (KASN) terkait delapan dinas yang dilelang tersebut. Agar kami monitor dan  memberikan dispensasi sesuai ketentuan yang ada,” tegas Hadiati. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *