RIENEWS.COM – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meningkatkan koordinasi dalam penanganan judi online (Judol), di antaranya mencegah aliran uang judol lari ke luar negeri.
Menteri Komdigi, Meutya Hafid menegaskan, harus ada intervensi pemerintah dalam penanganan judol dan mencegah aliran uang judol ke luar negeri.
“Data PPATK memproyeksikan peredaran uang di platform judi online mencapai Rp981 triliun pada 2024,” ungkap Meutya di acara Memerangi Judi Online dan Kejahatan Baru di Era Ekonomi Digital 5.0 pada Selasa, 19 November 2024, di Jakarta Selatan.
Mantan jurnalis ini meminta semua penyedia layanan keuangan dapat turut membantu pemberantasan judi online.
“Jadi kalau sekarang ada yang masih menikmati transaksi keuangan terkait dengan judi online, tolong sama-sama bantu (mencegah),” tuturnya.
Pemerintah mengambil langkah tegas dalam pemberantasan judi online. Selain intervensi masif melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, pemerintah juga telah membentuk Desk Khusus untuk memerangi judi online di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Bahkan, kata Meutya, Presiden Prabowo Subianto bersama seluruh jajaran Kabinet Merah Putih telah bertekad menyatakan perang terhadap judi online.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana menyebutkan, bandar judi online menggunakan modus transaksi keuangan yang makin beragam. Salah satunya, menggunakan layanan e-wallet dan mata uang Crypto, ini menyulitkan pemerintah melacak transaksi tersebut.
“Dulu orang berpikir bagaimana mencuci uangnya, lalu mereka berpikir ternyata di bank itu penuh kerahasiaan, mereka menggunakan bank. Sekarang bank pun sudah semua patuh, mereka ada advantage, ada form new payment method yang baru dan segala macam, mereka pakai itu,” tuturnya.
Artikel lain
Polri Kembali Blokir Aset Situs Judol yang Diotaki Warga Cina Senilai Rp36,8 Miliar
Dari Masa Jokowi hingga Prabowo RUU Perampasan Aset Belum Pasti
Prudential Indonesia Catat Kinerja Positif di Kuartal III Tahun 2024
Ivan Yustiavandana meminta dukungan penyedia layanan keuangan menjadi bagian dalam menekan nilai transaksi judi online. Dikatakannya, selama ini, intervensi pemerintah telah berhasil menurunkan nilai transaksi judi online secara signifikan.
Patroli Penyebaran Konten Judi Online
Dalam acara tersebut, Menteri Meutya Hafid mengungkapkan, Kementerian Komdigi terus mengintensifkan patroli siber untuk mendeteksi dan memutus akses atas situs dan aplikasi yang memuat konten perjudian.
“Strategi pemantauan dan pemblokiran yang dilakukan secara intensif berupa patroli siber khusus untuk mendeteksi situs dan aplikasi yang memuat konten perjudian,” katanya.
Meutya menyebutkan, Kementerian Komdigi telah memutus akses terhadap 5,1 juta konten perjudian sejak 2017, sebanyak 3,5 juta yang diblokir sepanjang tahun 2024.
Selain pemutusan akses, Kementerian Komdigi juga menyelenggarakan berbagai pelatihan literasi digital di 27 provinsi kepada 165 ribu orang pada tahun 2024.
Meutya mengatakan, telah meminta platform media sosial yang beroperasi di Indonesia untuk mengkampanyekan gerakan anti judi online.
Artikel lain
Polda Metro Jaya Buron Dua Pegawai Kementerian Komdigi Kasus Judol
KTT APEC 2024, Presiden Prabowo Dukung Perdagangan Terbuka dan Adil
Hari Antikorupsi Sedunia 2024, TelkomGroup Deklarasikan Komitmen Anti Korupsi
“Meskipun mungkin ini platform dari luar, tapi selama yang mengakses internetnya adalah orang Indonesia, maka tidak bisa memisahkan giat bisnisnya dengan narasi kita sebagai bangsa,” tegasnya. (Rep-02)
Sumber: Kementerian Komdigi
