Pemkab Karo Peroleh Opini WDP Laporan Keuangan Tahun 2018

oleh -1.358 Kali Dibaca
Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara V. M. Ambar Wahyuni menyerahkan LHP Laporan Keuangan Pemda Karo Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati Karo Terkelin Brahmana, Selasa 28 Mei 2019. [Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018. Perolehan opini WDP ini, dinilai Bupati Karo Terkelin Brahmana lebih baik dari Tahun Anggaran 2017, mendapatkan opini Disclaimer.

Dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2018, Kepala BPK mengungkapkan sejumlah temuan di antaranya ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan sesuai standar SPI (Sistem Pengendalian Intern).

Hal ini disampaikan Kepala BPK Sumut, V. M. Ambar Wahyuni saat menyerahkan LHP Laporan Keuangan Pemda Karo kepada Bupati Karo Terkelin Brahmana,  Selasa 28 Mei 2019, di Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan.

“Kami, pihak BPK ada menemukan kondisi yang sesuai  SPl  terhadap Pemda Karo yaitu, ketekoran Kas pada Bendahara Pengeluaran di Rumah Sakit Umum  Kabanjahe, Penatausahaan Persediaan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Dinas Kesehatan,  tidak tertib. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), tidak memadai. Penatausahaan Aset Tetap tidak tertib, serta perhitungan penyusutan Aset Tetap belum mengacu pada kebijakan Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengendalian Realisasi Belanja Dana Bantuan  Operasional Sekolah (BOS) kurang memadai,” kata Kepala BPK Sumut  V. M Ambar Wahyuni.

Berita Terkait:

Bupati Karo Teken Laporan Keuangan TA 2018 Hasil Pemeriksaan BPK

LHP Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018, diterima langsung Bupati Karo Terkelin Brahmana. Penyerahan LHP Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018, dihadiri Wakil Ketua DPRD Karo Efendi Sinukaban, Sekda Pemkab Karo Kamperas Terkelin Purba, Kepala BPKPAD Andreasta Tarigan,  Kepala Inspektorat Philemon Brahmana, dan Kabid BPKPAD Dewiani br Sinulingga.

Dikatakan Ambar, dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018, BPK memberikan rekomendasi kepada Bupati Karo terhadap jajarannya.

“Dalam Laporan Keuangan tersebut sudah kita rekomendasikan kepada Bupati Karo agar menginstruksikan kejajaran SKPD yang beberapa temuan, semua sudah kita tuangkan dalam Laporan Keuangan. Kiranya ke depan lebih cermat dan hati-hati dalam pengawasan penggunaaan anggaran,” kata Ambar.

Baca Berita:

Libur Lebaran 2019, BPJS Kesehatan Pastikan Layanan Peserta JKN-KIS Tetap Prima

Bupati Karo Hadiri Buka Puasa Bersama di RS Efarina Etaham

Kepala BPK Sumut menegaskan agar ke depan, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo dibenahi.

“Saya tidak panjang lebar untuk menjelaskan lebih jauh. Namun, kedepan agar dibenahi apa yang harus dibenahi, sehingga tahun mendatang lebih baik lagi. Dan saat ini Pemda Karo, dalam resume dasar  opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” imbuh Ambar.

Temuan BPK dalam Laporan Keuangan Pemkab Karo Tahun Anggaran 2018, ditegaskan Bupati Karo Terkelin Brahmana menjadi atensi.

“Itu sebagai atensi untuk kita tindaklanjuti sesuai rekomendasi untuk memperbaiki temuan keuangan SKPD yang disebut tadi. Dapat kita lihat, tercatat dalam laporan hasil keuangan, direkomendasikan agar kembali menekankan pertajam pengawasan dan lebih cermat lagi. Menginstruksikan pengembalian kerugian daerah ke Kas daerah sesuai arahan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan- Tuntutan Ganti Rugi (MP TP – TGR),” ujar Terkelin.

Terkelin menyatakan, BPK telah menentukan dasar opini WDP Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo dengan Surat Nomor 63.A/LHP/XVIII.MDN/05/2019  per 31 Desember 2018, dengan berbagai ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan sesuai standar  SPI.

“Di lain sisi, Saldo Akhir Kas tertera sebesar Rp 148.405.153,00.  Opini Tahun 2018 WDP, signifikan naik dibanding Tahun 2017  opini  Disclaimer,” ungkap Terkelin.

Terkelin menekankan di tahun depan, Pemkab Karo  berusaha mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

“Jadi tahun berikutnya, kita akan berusaha  lebih baik lagi  agar  di Tahun 2019 bisa WTP,” imbuh Terkelin.

Sependapat dengan Bupati Karo, Sekda Pemkab Karo  Kamperas Terkelin Purba menyebutkan WDP yangdiperoleh Pemkab Karo lebih baik dari Tahun 2017.

“Bahwa Tahun 2018  lebih baik dibanding Tahun 2017. Kedepan mudah-mudahan opini WDP dapat kami ubah ke WTP,” kata Kamperas.

Mengenai temuan BPK yang menyebutkan ketidakpatuhan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),  Kamperas menegaskan, menindaklanjutinya.

“Ketidakpatuhan SKPD sesuai rekomendasi BPK, maka SKPD yang terkena teguran dalam hal keuangan. Sesuai instruksi Bupati Karo tadi, kita akan segera tindaklanjuti. Apa yang akan diperbaiki kita perbaiki, apa yang dibenahi akan kita benahi. Tergantung permintaan BPK dalam dokumen laporan yang telah diterima Bupati Karo tadi. Ini semua kedepan demi kebaikan dan kepatuhan,” imbuh Kamperas. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *