RIENEWS.COM – Presiden Joko Widodo menyatakan presiden boleh berkampanye dan memihak kepada calon presiden tertentu dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Pernyataan itu disampaikan saat ditanya media terkait para Menteri yang aktif melakukan kampanye.
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja,” ujar Jokowi di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024. Saat itu, Jokowi hadir untuk menyaksikan acara penyerahan pesawat C-130J-30 Super Hercules A-1344 oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo.
“Yang paling penting, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh,” kata Jokowi dengan nada menekankan.
Alasannya, Presiden dan Menteri adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik.
“Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” tukas Jokowi lagi.
Sementara terkait aturan dalam UU Pemilu, menurut Jokowu hanya mengatur soal tidak boleh menggunakan fasilitas negara saat melakukan kampanye.
“Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturannya boleh ya silakan. Kalau aturannya nggak boleh ya tidak. Sudah jelas itu. Presiden berkampanye itu boleh. Memihak itu boleh,” kata Jokowi.
Artikel lain
Menteri PUPR Tinjau 3 Jalan Tol Proyek PSN, Ini Progresnya
Pakar UGM Kritik 3 Capres Lupakan LDKPI dalam Hubungan Internasional
Pansus Pertimbangkan RUU Kelautan Menjadi Omnibus Law
Sementara ketika Jokowi ditanya soal cara memastikan Presiden tidak terlibat dalam konflik kepentingan ketika berkampanye dalam Pemilu, menurut dia, sebaiknya tidak menggunakan fasilitas negara. Namun saat ditanya apakah ia memihak atau tidak dalam Pemilu 2024, Jokowi justru balik bertanya.
“Itu yang mau saya tanya, memihak enggak?” tanya dia disaksikan Prabowo yang juga salah satu capres.
Dilansir dari Infografis CNN Indonesia, pernyataan Jokowi tersebut berbeda dibandingkan dengan pernyataan dia sebelumnya pada 2023 terkait netralitas pejabat publik.
Tanggal 22 Oktober 2023, usai acara Peringatan Hari Santri di Jawa Timur, Jokowi menyatakan: mendukung semuanya (capres) untuk kebaikan negara ini.
Tanggal 30 Oktober 2023, usai memberikan arahan kepada para Penjabat Kepala Daerah di Istana Negara, Jakarta, yang kemudian dilanjutkan dengan santap siang bersama tiga capres, Jokowi mengatakan: Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat itu. Hati-hati Bapak, Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak memihak atau tidak.
Artikel lain
Pajak Hiburan Berubah, Kemenparekraf Tampung Aspirasi Pelaku Parekraf
Panitia Pemilu Luar Negeri Diminta Optimalkan Dokumen
Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1445 H Jatuh 11 Maret 2024
Tanggal 30 Desember 2023, saat menyampaikan sambutan Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam rangka kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senaya Jakarta, Jokowi menyampaikan: kepada seluruh aparat negara, saya sudah bolak balik sampaikan, baik ASN, TNI, Polri harus bersikap netral dan tidak memihak. (Rep-04)
