Jika perubahan sistem di Arab Suadi yang menyebabkan pengalihan setengah kuota 20.000 ini untuk haji plus, menurut Luluk, mestinya pemerintah, Kementerian Agama (Kemenag) dapat berkonsultasi dengan DPR.
“Pemerintah tidak berada di posisi yang aktif dalam hal penyesuaian atau sistem E-Hajj yang diluncurkan oleh Saudi Arabia. Hal ini seharusnya disampaikan oleh Kemenag agar kami di DPR juga bisa memahami perubahan yang terjadi. Jika Kemenag mentok dalam negosiasi, kami perlu tahu. Namun, yang terjadi sekarang, kami tidak mendapatkan informasi apa pun. Ini berarti pemerintah sengaja mengambil keputusan sepihak,” ujar Luluk.
Dari temuan-temuan Timwas Haji DPR, Luluk berharap Pansus Haji dapat menyelidiki masalah ini secara mendalam untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan haji.
“Ini penting menjadi catatan kita bersama,” pungkasnya.
Merespons temuan-temuan Timwas Haji DPR RI dalam persoalan Haji 2024, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau akrab disapa Gus Men, meminta seluruh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) fokus memberikan pelayanan hingga akhir penyelenggaraan ibadah haji.
Artikel lain
MY Indonesia Bersiap, aespa Kembali Gelar Konser di Jakarta Agustus 2024
Iduladha 2024 TelkomGroup Serahkan 544 Hewan Kurban ke LazisMU dan LazisNU
Bukukan Pertumbuhan Laba Bersih 30 Persen Infomedia Kembangkan Teknologi 3A
“Urusan politik biar saya yang nanggung. PPIH biar bekerja saja. Kalau ada kritik, biarkan saja. Biarkan itu semua jadi vitamin, motivasi,” ucap Menteri Agama saat bertemu dengan PPIH Arab Saudi di Mekah. (Rep-02)
Sumber: DPR RI, Kementerian Agama
