RIENEWS.COM – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bersama Bappenas pada 2019 memulai perumusan Peta Jalan (Roadmap) Program Pengembangan UMKM. Kemudian terwujud pada 2021, sehingga saat ini Kementerian Koperasi dan UKM telah memiliki peta jalan pengembangan koperasi dan UMKM 2021-2024.
Adanya roadmap tersebut ditujukan untuk mewujudkan koperasi modern dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas.
Ini dimaksudkan agar koperasi dan UMKM tetap bisa menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan enam indikator strategis yakni; meningkatnya kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) UMKM; Produk Domestik Bruto (PDB) Koperasi, ekspor UMKM; pertumbuhan start-up berbasis inovasi dan teknologi; koperasi modern; dan UKM naik kelas.
Indikator tersebut menjadi acuan kolaborasi lintas sektor dalam program pengembangan Koperasi dan UMKM. Adapun target yang ingin dicapai yaitu pada 2024 diharapkan kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional menjadi 65 persen, PDB koperasi 11,54 persen, kontribusi ekspor UMKM 21,60 persen, start-up berbasis inovasi dan koperasi 850 unit, koperasi modern berbasis digital 100 unit dan rasio kewirausahaan 3,95 persen.
Diharapkan landscape UMKM Indonesia di masa depan, bisa naik kelas dari yang sebelumnya didominasi usaha mikro berubah menjadi didominasi usaha kecil dan menengah.
Karakteristik UMKM naik kelas yang diharapkan terwujud di masa depan adalah dekat dengan pemanfaatan teknologi, value creation, market driven, mempunyai insight terkait pasar, dan mengenal perubahan serta inovatif.
Hal ini tentu membutuhkan riset sehingga UMKM bisa mendapatkan informasi yang presisi terhadap bisnis yang dijalankan.
Di Sumatera Utara, pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Pelatihan dan Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi dan UKM berupaya menyelaraskan program pengembangan Koperasi dan UMKM dengan peta jalan yang telah dijalankan Kementerian Koperasi dan UKM.
Ini diwujudkan antara lain dengan melaksanakan Program Fast Track Digitalisasi (FTD).
Pilot Projet program tersebut berlangsung pada tahun 2022 selama 2 bulan di Kota Medan dengan melibatkan 15 pelaku KUMKM yang bertujuan untuk lebih mengenal dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi di era digital ini.
Artikel lain
Bagaimana Mengelola BUMDes Menjadi Sukses
Wabup Karo Theopilus Tegaskan Akan Bantu Kesulitan Pelaku UMKM
BRI Gelar Pelatihan 10 Ribu UMKM
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap KUMKM peserta program tersebut yang dinilai positif, maka pada tahun 2023 program FTD diadakan kembali dengan tajuk Fast Track Digitalisasi 1.000 KUMKM.
Hasil dari pelaksanaan program FTD ini membawa perubahan besar terhadap KUMKM Provinsi Sumatera Utara, antara lain dari sisi perubahan mindset dalam metode pemasaran, onboarding e-commerce pemerintah dan swasta, penyerapan tenaga kerja, rebranding, legalitas, sertifikasi, pemanfaatan berbagai fasilitas perangkat digital serta kenaikan penghasilan yang siginifikan yaitu rata-rata 330 persen perbulan.
Dampak penting lainnya adalah terwujud suatu jalinan hubungan silaturahmi eks peserta program FTD tersebut dalam semangat pengembangan ekonomi.
Fast Track Digitalisasi 1.000 KUMKM yang merupakan salah satu Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi Sumatera Utara, kini berhasil memasuki proses nominasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat Provinsi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) tahun 2024.
Artikel lain
Save Dokter Alwi Hasibuan Pejuang Covid-19 Sumut dari Jeratan Korupsi
Gedung YLBHI di Menteng Jakarta Pusat Terbakar
Penumpang Angkutan Umum Mudik Lebaran 2024 Naik 30 Persen Dibanding 2023
Akan halnya Peta Jalan UMKM Sumatera Utara, perlu dipikirkan bersama-bersama.
Medan, penghujung Ramadhan 1445 H. ***
Penulis
Yenni Melinda, S.Sos., M.Si.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelatihan dan Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Provinsi Sumatera Utara.
