RIENEWS.COM – Presiden Joko Widodo menentang keras pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel, Benyamin Netanyahu yang menyatakan tidak ada masa depan bagi solusi dua negara atau two states solution dalam isu Israel-Palestina.
“Pernyataan ini sama sekali tidak dapat diterima,” kata Jokowi dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 26 Januari 2024.
Jokowi juga mengutuk keras serangan Israel terhadap kamp pengungsi Khan Younis di Gaza. Serangan tersebut telah memakan banyak korban jiwa dan luka-luka.
“Sudah terlalu panjang daftar pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel,” imbuh Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menerima laporan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang hadir dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang membahas mengenai isu Gaza. Dalam debat tersebut, Retno secara tegas menolak keras pernyataan PM Netanyahu.
“Sebelum berangkat ke New York, saya telah menyampaikan ke Menlu untuk terus membawa suara tegas Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Harus tegas disampaikan,” kata Jokowi.
Jokowi juga menegaskan Indonesia menolak masuknya setiap kapal Israel ke wilayah Indonesia.
“Sekali lagi saya menegaskan kembali pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan Israel,” tegas Jokowi.
Palestina Harus Diterima Anggota Penuh PBB
Pada 23 Januari 2024, Retno menyampaikan statement dalam Debat Terbuka (Open Debate) Dewan Keamanan PBB di New York City. Debat terbuka yang ketiga kali digelar mengenai Gaza dalam tiga bulan terakhir dan Indonesia selalu hadir.
“Ini salah satu perwujudan konsistensi komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan Palestina,” kata Retno.
Dalam pernyataan di DK PBB, Retno Kembali mengingatkan, bahwa DK PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Bukan menoleransi perang apalagi genosida. Apalagi Piagam PBB secara jelas mengatur bahwa resolusi DK PBB bersifat mengikat dan harus dilaksanakan.
“Jadi sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina telah diadopsi? Dan berapa banyak yang telah dilaksanakan?” tanya Retno di hadapan DK PBB.
Diakui Retno, pertanyaan tersebut memang sengaja disampaikan karena banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina, tetapi tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar.
“Jadi ke mana Palestina harus mengadu apabila DK PBB selama puluhan tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri? Sementara Israel membunuh rakyat Palestina tanpa dihukum,” tegas Retno.
Artikel lain
DKJN Pecahkan Rekor Transaksi Lelang Tembus Rp44,34 Triliun
KKP Siapkan Regulasi Budidaya Lobster
Kemenkes Klaim Cakupan Imunisasi Polio Pertama Capai 100 Persen
Retno kembali mendesak anggota DK PBB untuk segera menghentikan ketakutan yang setiap hari dihadapi warga Palestina di Gaza dan di Tepi Barat.
“Apakah lebih dari 25 ribu nyawa yang telah melayang, ditambah semakin banyak yang sekarat karena kelaparan dan kedinginan, termasuk bayi dan anak-anak, masih terlalu sedikit untuk kita segera bertindak?” tanya Retno lagi.
Negara-negara di dunia, menurut Retno, memiliki tanggung jawab untuk menghormati Hukum Humaniter Internasional tanpa kecuali, termasuk situasi di Gaza.
Dan pada tanggal 18 Januari 2024, Perdana Menteri Netanyahu menyatakan secara terbuka Israel tidak akan mengizinkan Negara Palestina untuk berdiri. Pernyataan itu sangat berbahaya dan tidak dapat diterima karena mengonfirmasikan tujuan Israel sesungguhnya, yaitu menghilangkan Palestina dari peta dunia.
“Persoalannya, apakah DK PBB akan terus tinggal diam menghadapi maksud Israel tersebut?” kata Retno.
Saat ini aksi militer telah meluas di luar Gaza. Ancaman perang terbuka di Timur Tengah merupakan bahaya yang sangat nyata dan sedang terjadi. Retno pun menekankan tiga hal penting:
Pertama, pentingnya tercipta gencatan senjata segera dan permanen. Upaya ini akan menjadi game changer untuk segala hal. Yang paling penting, upaya ini akan menyediakan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, memulai upaya rekonstruksi paska-konflik, dan proses Solusi Dua Negara.
Di saat sama, penting untuk terus mendukung upaya Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator untuk membuka jalan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza.
Kedua, Palestina harus segera diterima sebagai anggota penuh PBB. Ini penting agar dapat segera dimulai proses yang adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara serta mencegah kekejaman lebih jauh oleh Israel.
Ketiga, menghentikan pasokan senjata ke Israel. Setiap senjata yang dikirim ke Israel dapat digunakan untuk membunuh rakyat sipil yang tidak bersalah.
“Tidak ada negara yang kebal hukum. Israel harus bertanggung jawab atas aksinya, termasuk kekejaman yang mereka lakukan di Gaza,” tegas Retno.
Artikel lain
KPPS Serentak Dilantik, Komisi IX Ingatkan Perlu BPJS Ketenagakerjaan
Presiden Boleh Memihak, YLBHI Desak DPR Tindaklanjuti Laporan Pemakzulan
Pernyataan Jokowi Soal Pemilu, 2023 Presiden Tak Boleh Memihak, 2024 Boleh
Bulan depan, Indonesia akan menyampaikan pernyataan lisan untuk memberikan advisory opinion kepada Mahkamah Internasional atas pertanyaan yang diajukan oleh SMU PBB. Menurut Retno, Indonesia akan mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk terus mendukung Palestina. (Rep-04)
Sumber: BPMI Setpres, Kemenlu
