RIENEWS.COM – Berdasarkan data Kementerian Kesehtan, cakupan imunisasi polio di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sleman rata-rata mencapai 100 persen pada putaran 1 Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN). Selanjutnya putaran kedua, pemerintah menargetkan cakupan imunisasi polio mencapai minimal 95 persen.
Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, Mars
Kebijakan imunisasi polio dua putaran, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan dokter Maxi Rein Rondonuwu menjelaskan, karena polio berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kabupaten Sleman DI Yogyakarta.
“Di Sleman, tidak ada kasus tapi karena perbatasan dengan Klaten, Jawa Tengah, sehingga rekomendasinya juga harus melakukan imunisasi tambahan di Sleman,” ujar Maxi pada konferensi pers virtual, Kamis, 25 Januari 2024.
Pelaksanaan respons wabah (outbreak response) polio putara pertama dilangsungkan pada 15-21 Januari 2024, dilanjutkan putaran kedua pada 19-25 Februari 2024. Pelaksanaan Sub PIN putaran kedua juga dilakukan di seluruh wilayah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kabupaten Sleman.
“Masing-masing putaran dilaksanakan satu minggu. Setelah itu, ditambah sweeping satu minggu, dengan jarak minimal antarputaran satu bulan. Target cakupan sekurang-kurangnya 95 persen,” kata Maxi.
Imunisasi Sub PIN dilakukan di puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, sekolah, dan pos imunisasi lainnya di bawah koordinasi puskesmas. Sasaran imunisasi tambahan adalah anak usia 0-7 tahun dengan target cakupan imunisasi adalah 95 persen.
Berdasarkan data Pusdatin, 29 dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah serta 37 dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur telah mencapai target cakupan 95 persen. Sedangkan Sleman belum mencapai target.
Sementara berdasarkan sasaran riil di lapangan, ketiga wilayah sudah mencapai target 100 persen, meliputi 32 dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah; 38 dari 38 kabupaten dan kota Jawa Timur; dan Sleman.
Terkait cakupan imunisasi, Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher juga mendesak pemerintah untuk menerapkan vaksinasi polio sesuai dengan pedoman WHO.
“Pastikan vaksinasi polio dilakukan sesuai dengan pedoman WHO, yaitu, soal cakupannya yang harus di atas 95 persen,” jelas Netty.
Artikel lain
KPPS Serentak Dilantik, Komisi IX Ingatkan Perlu BPJS Ketenagakerjaan
Presiden Boleh Memihak, YLBHI Desak DPR Tindaklanjuti Laporan Pemakzulan
Pernyataan Jokowi Soal Pemilu, 2023 Presiden Tak Boleh Memihak, 2024 Boleh
Antisipasi Hoaks Vaksinasi
Kemenkes, menurut Maxi akan terus melakukan kegiatan surveilans lumpuh layu akut dan surveilans polio lingkungan. Ia juga meminta masyarakat, terutama orang tua, untuk melengkapi imunisasi anaknya, yakni imunisasi polio 4 kali tetes untuk anak berusia 1 sampai 4 bulan, 2 kali suntik untuk anak berusia 4 sampai 9 bulan, dan imunisasi rutin anak lainnya sesuai usia.
“Jangan buang air besar sembarangan, harus sesuai di jamban. Kemudian, cuci tangan pakai sabun. Dan segera laporkan kepada petugas kesehatan apabila ada kasus lumpuh layu pada anak di bawah usia 15 tahun,” papar Maxi.
Sementara Netty mengatakan, temuan KLB polio di beberapa daerah adalah tantangan baru sistem kesehatan Indonesia yang harus diperhatikan.
“Ini persoalan penting yang harus diperhatikan. Jangan karena sudah memegang sertifikat bebas polio sejak 2014, jadi terlena dan tidak mawas diri. Salah satu indikatornya adalah penurunan cakupan imunisasi balita,” kata Politisi DPR dari Dapil Cirebon-Indramayu ini.
Netty mecuplik data Kemenkes, bahwa terjadi penurunan cakupan vaksin polio, baik OPV maupun IPV sejak dua tahun terakhir. Pada tahun 2020, cakupan vaksinasi OPV mencapai 86,8 persen, kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 80,2 persen. Bahkan, beberapa daerah cakupan vaksinasinya kurang dari 50 persen sejak tahun 2020.
“Salah satu penyebabnya adalah imbas pandemi Covid-19 yang membuat kegiatan imunisasi untuk anak dan balita terganggu. Apalagi kegiatan Posyandu sempat terhenti. Seharusnya pemerintah menyiapkan langkah antisipasi guna mencegah terjadinya penurunan cakupan imunisasi,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Netty mendukung langkah Kemenkes yang menyelenggarakan imunisasi polio tambahan (Sub PIN Polio). Ia meminta pemerintah untuk mensosialisasikan kegiatan tersebut kepada masyarakat agar efektif dan dapat mencegah munculnya kasus polio di masa depan.
Ia juga mendorong agar pemerintah mencegah disinformasi soal vaksinasi polio dengan menggandeng berbagai pihak.
Artikel lain
Menteri PUPR Tinjau 3 Jalan Tol Proyek PSN, Ini Progresnya
Pakar UGM Kritik 3 Capres Lupakan LDKPI dalam Hubungan Internasional
Pansus Pertimbangkan RUU Kelautan Menjadi Omnibus Law
“Jangan sampai masyarakat resisten terhadap vaksinasi akibat disinformasi. Libatkan berbagai stakeholder untuk mencegah menyebarnya hoaks. Masyarakat harus dicerdaskan bahwa vaksinasi saat ini adalah upaya pencegahan penyakit yang telah teruji secara klinis dan ilmiah,” kata Netty. (Rep-04)
