RIENEWS.COM – Aliansi Jogja Memanggil kembali turun ke jalan. Selama dua hari berturut-turut, 30 – 31 Desember 2024, aliansi aksi pro demokrasi ini menggelar aksi untuk mendesak pembatalan Pemerintah Indonesia untuk membatalkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 menjadi 12 persen mulai 2025.
Pajak ini menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu, miskin ataupun kaya, bahkan super kaya. Kenaikan tarif PPN akan diikuti kenaikan harga barang-barang yang selama ini dikonsumsi harian oleh masyarakat.
Tahun 2025 akan dililit dengan tagihan-tagihan baru hingga tahun-tahun selanjutnya yang akan menggerus tabungan dan menguras pengeluaran masyarakat kelas menengah ke bawah. Lewat aksi ini, Aliansi Jogja Memanggil mendorong Pemerintah Indonesia untuk menerapkan PPN 5 persen.
Penerapan PPN 5 persen secara hukum perundang-Undangan sangat memungkinkan untuk dilaksanakan di Indonesia. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Pasal 7 Ayat 3 Bab IV, bahwa tarif PPN berada di kisaran 5-15 persen.
Peraturan ini dapat diterapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perrpu) apabila Presiden Indonesia Prabowo Subianto lebih memihak kepada rakyat menengah ke bawah, alih-alih memihak segelintir golongan orang-orang kaya di Indonesia.
“Kajian ekonominya menyusul, yang penting berpihak dulu, karena sekarang penentunya ada di Presiden Indonesia. Presiden akan mendukung siapa, ditentukan oleh ketegasannya sebelum 1 Januari 2025,” ujar Surastri, juru bicara Aliansi Jogja Memanggil.
Desakan penurunan pajak PPN yang diajukan Aliansi Jogja Memanggil, juga dibarengi dengan tawaran untuk memajaki orang-orang kaya (tax the rich), sebagai bentuk pemasukan lain di tengah ruang fiskal yang menyempit serta kelesuan ekonomi yang sedang dialami rakyat menengah bawah Indonesia.
Daya beli turun, PHK merajalela
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), daya beli masyarakat menurun sejak bulan Mei sampai September 2024. Di sisi lain, sedang terjadi gelombang PHK besar-besaran di sektor industri formal yang berdampak pada meningkatnya jumlah rakyat Indonesia yang menganggur.
Data Kementerian Ketenagakerjaan tercatat, ada 80.000 pekerja formal yang di-PHK sepanjang tahun 2024, meningkat hampir 16.000 dibanding 64.855 orang ter-PHK pada tahun 2023, dan hampir 60.000 lebih banyak dari tahun 2022 dengan jumlah PHK 25.114 orang.
Jumlah PHK ini diperkirakan akan terus bertambah, menyusul adanya potensi 60 perusahaan yang terancam melakukan PHK massal. Dua kondisi ini berpotensi akan bertahan lama, bahkan memburuk apabila pemerintah memaksakan kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12 persen.
“Kenyataan ini seharusnya menjadi landasan bagi pemerintah untuk menurunkan PPN, bukan sebaliknya. Lebih baik fokus memulihkan ekonomi masyarakat menengah-bawah dengan menurunkan PPN dan membuka banyak lapangan pekerjaan yang layak. Kalau tidak bisa membantu, jangan menambah sulit. Ini kan menyulitkan, malah menindas,” tegas Surastri.
Alih-alih menyasar masyarakat kelas menengah-bawah, Pemerintah Indonesia memiliki peluang lain untuk menambah pemasukan kas negara. Dalam konteks ini, Center of Economic and Law Studies (Celios) dalam kajiannya menawarkan untuk menerapkan pajak kekayaan pada 50 orang super kaya di Indonesia yang akan berpotensi menyumbang pemasukan Rp81,56 triliun per tahun, lebih besar dari potensi pemasukan Rp75 triliun apabila menerapkan PPN 12 persen.
Potensi pemasukan Rp75 triliun yang berasal dari PPN 12 persen didasari asumsi ekonomi masyarakat yang sedang stabil, di mana daya beli masyarakat pada 2025 mendatang dipersepsikan sama dengan daya beli tahun 2023.
Artikel lain
Warga Pulau Pasaran Lampung Didorong Hasilkan Produk Olahan Teri Kualitas Ekspor
Ada 8.989 Toilet di Rest Area Jalan Tol, Mayoritas untuk Perempuan
Pukat UGM Tolak Wacana Ampuni Koruptor, Tapi Lacak dan Sita Aset Koruptor
