Tanyakan Pencairan Dana Tunjangan, DPRD Karo Temui Bupati

oleh -3.054 Kali Dibaca
Bupati Karo Terkelin Brahmana dan anggota DPRD Karo, Jhon Karya Sukatendel dan Jiddin Ginting.
Bupati Karo Terkelin Brahmana dan anggota DPRD Karo, Jhon Karya Sukatendel dan Jiddin Ginting.

RIENEWS.COM – DPRD Karo mempertanyakan pencairan dana tunjangan sejak Agustus hingga November 2017. Hal itu disampaikan utusan DPRD Karo, Jhon Karya Sukatendel dari PKPI dan Jiddin Ginting dari Partai Demokrat dalam pertemuan dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Kepala Dinas BPKPAD Andreasta Tarigan.

Dalam pertemuan di ruang kerja Bupati Karo itu, kedua anggota Dewan mempertanyakan mekanisme pencairan dana tunjungan pimpinan dan anggota Dewan terkait telah diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada 2 Juni 2017.

Jhon Karya Sukatendel menjelaskan,  mereka ingin meminta penjelasan Bupati Karo dengan perubahan regulasi tersebut.

Dijelaskan Jhon, sebelum PP 18/2017 diundangkan, tunjungan pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam PP 24/2004, turunan PP tersebut DPRD Karo telah membuat Perda dan Bupati Karo membuat Perbup.

“Aturan soal tunjangan untuk anggota DPRD yang sebelumnya diatur dalam PP 24/2004 tidak lagi berlaku. Masalahnya bagaimana pencairan sejak bulan Agustus hingga bulan November 2017, jika Perbup (Peraturan Bupati) baru diteken oleh Bupati Karo dalam bulan November ini. Nah, ini yang perlu saya tanya dan minta klarifikasi,” ujar Jhon, Kamis 9 November 2017.

Kementerian Dalam Negeri mengungkapan dengan diundangkannya PP18 Tahun 2017, tunjangan DPRD bertambah, membuat anggota DPRD lebih nyaman. (BAY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *