Tim Kemendagri yang datang, Staf Khusus Bidang Politik dan Media Kementerian Dalam Negeri, Kastorius Sinaga, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah Satu (SUPD 1) Edison Siagian, dan Kepala Bapedda Karo, Nasib Sianturi, beserta masing-masing Kepala OPD Karo. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Karo, Rabu 5 Januari 2022, pukul 14.00 WIB.
Pada kunjungan kali ini agenda yang dibahas mengenai penanganan dalam penyediaan infrastruktur untuk mendukung pertanian di Karo, membahas progres tindaklanjuti peralihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan persiapan Kabupaten Karo dalam pelaksanaan rapat koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2022.
Wakil Bupati Karo, Theopilus Ginting dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Karo sangat membutuhkan dukungan, dan bantuan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat melalui kolaborasi penyediaan infrastruktur untuk mendukung pariwisata, dan pertanian Kabupaten Karo.
“Diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten Karo sebenarnya sudah banyak, pada tahun 2020 kementerian PUPR melaksanakan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Merek untuk mendukung Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, dan optimalisasi SPAM Kabanjahe dan mulai tahun 2015 mengenai penanganan erupsi Gunung Sinabung,” ungkap Wabup Karo.
Theopilus Ginting mengatakan, di tahun 2022 ini rencana PUPR melaksanakan pembangunan SPAM Tiga Binanga dan SPAM Kuta Buluh serta pelebaran jalan Kabanjahe – Berastagi dan pelebaran jalan Tiga Panah juga rencananya akan dilaksanakan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga akan melaksanakan pembangunan Sport Center di Siosar dan penataan wisata kuliner di Berastagi.
“Meskipun usulan pemerintah Kabupaten Karo beberapa sudah dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, ada beberapa usulan Pemerintah Kabupaten Karo, yang sangat mendesak antara lain, pembangunan jalan ke wilayah Liang Melas Datas, pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi yang sering disebut dengan Berastagi bypass, peningkatan jalan simpang Situnggaling Tongging, penanganan bencana Sinabung melalui hibah RR sesuai redaksi, dan pembangunan sarana prasarana pendukung pariwisata,” pungkasnya.
Staf Khusus Bidang Politik dan Media Kementerian Dalam Negeri,
Kastorius Sinaga menyatakan, bahwa untuk memetakan masalah yang ada di daerah perlu sinkronisasi pusat dan daerah yang ber prioritas pada problem solving, yang artinya menyelesaikan segala masalah dan mengambil keputusan serta tujuan pembangunan itu sendiri.
“Dan kedepannya mempererat hubungan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Karo baik dalam komunikasi maupun dalam perencanaan, seluruh proses pembangunan, anggaran dan evaluasi agar cepat tanggap terhadap masalah-masalah yang muncul di masyarakat,” pungkasnya.(bay)
