Doni Monardo Tegur Pejabat Daerah di Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

oleh -157 Kali Dibaca
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo. [Foto BNPB | Rienews]

RIENEWS.COM – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mencatat angka rata-rata tingkat kepatuhan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) di pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak  di 270 daerah yang digelar hari ini, Rabu 9 Desember, mencapai 89 persen hingga 96 persen.

Meski begitu, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyatakan pihaknya juga menegur dan memperingatkan pejabat daerah yang dinilai tingkat penerapan Prokes rendah dalam pelaksanaan Pilkada Serentak.

Hal ini disampaikan Doni Monardo saat melakukan monitoring pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui daring di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta. Hadir dalam monitoring tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Protokol kesehatan menjadi penting dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada masa pandemi Covid-19. Hal ini tertuang dalam Peraturan KPU No.6 Tahun 2020 dan No.10 Tahun 2020.

Melihat data yang menunjukkan tingkat rata-rata kepatuhan tersebut sudah cukup baik, Doni meminta kepada seluruh unsur yang terlibat dalam Pilkada serentak 2020 untuk tidak cepat puas.

Baca Berita Soal Covid-19 Di Sini

“Jangan kita puas. Sekali lagi tidak boleh puas dulu. Karena tahapan-tahapan tugas untuk pilkada ini belum berakhir,” kata Doni, dalam siaran pers yang dikirim Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, Rabu sore.

Doni melanjutkan, masih akan ada beberapa kegiatan penghitungan suara yang juga berpotensi menimbulkan kerumunan. Oleh sebab itu, Doni mengharapkan agar seluruh unsur tidak lengah sampai batas akhir.

Baca Berita:

Pencoblosan Pilbup Karo, Sekda Ajak Masyarakat Datang ke TPS

Gempa Darat Dangkal Terjadi di Pasaman dan Karo

“Hari ini saja, untuk kegiatan penghitungan suara, kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerumunan masih tetap ada. Oleh karenanya jangan lengah jangan kendor,” kata Doni.

Doni juga meminta agar seluruh pihak tidak segan-segan menegur dan mengingatkan kepada siapapun yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik pada penyelenggaraan Pilkada Serentak.

“Selalu cerewet, selalu nyinyir, selalu mengingatkan,” kata Doni.

Dalam monitoring itu, Doni mengungkapkan, pihaknya menegus pejabat di daerah dikarenakan di wilayahnya terpantau tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik saat pelaksanaan pemunguntan suara.

“Kami melihat perkembangan dari seluruh provinsi. Ada provinsi dengan tingkat kepatuhan yang rendah tetapi peringatan yang diberikan petugas juga rendah sekali. Lantas, kami menghubungi pejabat terkait,” jelas Doni.

Melalui peringatan seperti  tersebut, Doni yakin penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak dapat lebih baik dan ada perubahan untuk keamanan serta keselamatan masyarakat.

“Kita lihat datanya sudah masuk sepuluh besar. Artinya apa, kalau ada pemberitahuan dan segera ditindaklanjuti maka di lapangan pun ada perubahan,” jelas Doni.

Dia juga meminta agar peringatan ada, sebelum terjadinya pelanggaran. Sebab, hal itu juga berarti ada kepedulian dari sesama untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Kesuksesan dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang aman Covid-19, berawal dari kerja keras dari seluruh pihak yang selalu menjaga konsisten dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

“Kerja keras dari semua pihak diharapkan tidak kendor, tidak berhenti sampai dengan sekarang. Begitu ada pelanggaran langsung diingatkan. Jangan tunggu terjadinya pelanggaran. Sebelum ada pelanggaran diawali dengan peringatan-peringatan. Apabila SOP yang telah disusun oleh KPU dilakukan dengan baik. Maka semuanya pasti berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *