Kemendagri Sepakati Pemkab Karo Bikin Perda Penataan Desa Terdampak Erupsi

oleh -1.190 Kali Dibaca
Bupati Karo Terkelin Brahmana (depan kanan) bersama Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan (depan tengah) membahas pembentukan desa yang terdampak erupsi Gunung Sinabung, Senin 23 April 2018, di Jakarta. [Foto Rienews.com]

RIENEWS.COMDirektur Jenderal Bina Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan menyepakati penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Penataan Desa Terdampak Erupsi oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Hal itu ditegaskan Nata Irawan dalam rapat dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana, Wakil Ketua DPRD Karo Inolia Br Ginting, anggota DPRD Karo Jon Karya Sukstendel, Lusia Br Sukatendel, Amri Tarigan, Asisten I Pemerintahan Setdakab Karo Suang Karo-Karo, Kepala DPMD Karo  Abel Tarwai Tarigan, Sekwan Kabupaten Karo Petrus Ginting, Kabag Pemdes  Eva Angelia Sembiring, Kabag Hukum Kabupaten Karo Monika Purba. Turut dihadiri Staf Kepresidenan  Roy Abimanyu , Kepala BPBD Provsu Riadil  Akhir Lubis , Kementerian LHK Pusat, unsur BNPB, Senin 23 April 2018, di Gedung C ,Ditjen Bina pemerintahan Desa, Jalan Raya Pasar Minggu , Jakarta Selatan.

Bupati Karo mengungkapkan, usulan sudah dimohonkan ke Kemendagri, mengingat dalam waktu dekat akan diadakan Pemilukada.

“Jadi kemauan dan harapan Pemkab Karo ke depan agar secepatnya pembentukan  tiga Desa di Siosar, secara administrasi sudah terdfatar dan ditetapkan. Kedua masyarakat sudah terdata kependudukannya, ketiga tapal batas juga agar ditetapkan,” kata Terkelin Brahmana.

KLIK: Pengobatan Gratis Untuk Warga Terdampak Erupsi Sinabung

Kabag Pemdes Eva Angelia Br Sembiring menjelaskan, sebelumnya sudah membuat kajian terhadap usulan pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan Nasional atas beberapa desa yang direlokasi akibat erupsi Gunung Sinabung.

“Latar belakang desa direlokasi, adanya erupsi I tanggal 10 Agustus 2010, dengan diperkuat Surat Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 3473/45/BGl.V/2014 tanggal 8 Nopember 2014, ada 3(tiga) desa yang direlokasi ke Siosar, yakni Desa Suka Meriah, Desa Bakerah dan Desa Simacem,” ujar Eva.

Kajian di atas, kata Eva, memunculkan surat untuk permohonan kepada Kemendagri agar tiga desa secara administrasi ditetapkan sebagai desa sesuai pertauran yang ada.

“Dengan tujuan agar ada kepastian hukum terhadap status kependudukan bagi masyarakat desa yang direlokasi, optimalnya penggunaan alokasi dana desa, dan terpenuhi syarat pembentukan desa,” ungkap Eva.

Setelah mendengarkan hal itu, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan menyimpulkan dan menyepakati bersama hasil dalam rapat, yaitu bahwa Kabupaten Karo akan menyusun Perda Tentang Penataan Desa di wilayah yang terkena dampak erupsi Gunung Sinabung, yang difasilitasi oleh Kemendagri dan Provinsi Sumatera Utara.

“Bahwa penyusunan Perda dimaksud perlu segera dilaksanakan untuk mengakomodir kejadian luar biasa akibat bencana Gunung Sinabung. Bahwa penyusunan Perda dimaksud tidak dapat disusun dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa,” kata Nata Irawan.

Ditambahkannya, dalam kesepakatan juga  tertuang agar Bupati Karo segera menyampaikan Rancangan Perda dimaksud kepada Gubernur Sumatera Utara dan ditembuskan ke Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat bulan Juli 2018, dan Bupati Karo bersama DPRD Karo agar tidak menetapkan Perda Tentang Penataan Desa di wilayah pasca-erupsi Gunung Sinabung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. (Bay)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *