RIENEWS.COM – Universitas Airlangga (Unair) memberikan beasiswa kepada lima mahasiswa yang berasal dari Palestina. Pemberian beasiswa berlangsung pada kegiatan Sidang Dies Natalis ke-69 Universitas Airlangga di Aula Garuda Mukti, Kampus MERR-C, UNAIR, Surabaya pada 15 November 2023.
Pemberian beasiswa dilakukan karena mahasiswa-mahasiswa tersebut tidak dapat menghubungi sanak saudaranya di Palestina. Akibatnya, kiriman biaya hidup yang seharusnya mereka terima terpaksa harus terhenti begitu saja.
“Pasti kondisi seperti sekarang akan sangat mengganggu proses belajar mengajar dari kawan-kawan mahasiswa ini,” ucap Rektor Unair, Prof. Mohammad Nasih yang turut menyampaikan duka cita atas agresi yang dilakukan Israel terhadap Palestina.
Kebijakan beasiswatersebut, menurut Nasih merupakan panggilan bagi Unair yang menganut nilai ‘morality’ agar turut memberikan kontribusi terbaiknya. Dukungan moral maupun materi dapat membantu mahasiswa Palestina untuk melanjutkan studi mereka di Indonesia.
“Support dari kami sangat dibutuhkan untuk bisa menyelamatkan studi kawan-kawan mahasiswa yang berasal dari Palestina. Rencananya kami memberikan beasiswa sampai studi mereka selesai,” ujar Nasih.
Kelima mahasiswa Palestina mendapatkan beasiswa masing-masing berupa bantuan biaya hidup sebesar Rp5 juta serta biaya kuliah sesuai dengan yang berlaku pada program studi masing-masing mahasiswa.
Salah satu penerima beasiswa, Amina Alzaanin adalah mahasiswa S3 Ilmu Ekonomi Unair. Amina mengaku belum mengetahui kondisi terkini keluarganya di Palestina.
“Belum ada komunikasi, selama 15 hari ini belum ada kabar apapun. Kalau rumah saya sudah dibom, sudah hancur. Jadi kondisi saat ini merupakan perang yang besar,” ucap Amina.
Amina merasa terbantu oleh dukungan dan doa dari civitas akademika Unair. Ia dapat kembali menjaga semangat untuk terus melanjutkan studinya.
“Terima kasih banyak. Kami semua di sini tidak bisa komunikasi sama keluarga kami di Gaza. Tapi Unair membuat kami merasa tidak sendiri di sini dan terus semangat untuk melanjutkan kuliah,” ujar Amina.
Fokus Bantuan Kemanusiaan Ketimbang Militeristik
Artikel lain
Nomor Urut Capres-Cawapres 2024: Anies-Cak Imin 1, Prabowo-Gibran 2, Ganjar-Mahfud 3
Linda Sosok Inspiratif Prudential Syariah, Membantu Klaim Nasabah Rp5,8 Miliar
Tim Advokasi untuk Demokrasi Sebut Tuntutan Fatia-Haris Jauh dari Objektif
Sementara gempuran Israel ke Jalur Gaza Palestina belum juga mereda meski telah berlangsung lebih dari satu bulan. Beberapa negara juga sempat menggagas resolusi-resolusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk di Dewan Keamanan soal situasi di Gaza.
Namun, sejumlah resolusi gagal diadopsi lantaran diveto oleh AS dan sekutunya. Sejauh ini, resolusi yang berhasil diadopsi soal Gaza adalah resolusi ES-10/21 yang disepakati pada 27 Oktober 2023. Banyak publik kemudian menilai PBB sudah gagal menjadi penengah dalam agresi Israel terhadap Palestina sehingga didesak untuk dibubarkan.
Namun Anggota Komisi I DPR, Dave Laksono menilai hingga saat ini PBB masih dibutuhkan guna menjalin komunikasi menuju perdamaian kedua negara tersebut.
“Kalau mau ngomong bubarkan PBB, sebelum ada PBB kan ada League of Nations, dimana gagal menghentikan perang dunia kedua, lalu dibentuklah PBB. Tentu kita tidak ingin ada perang ketiga, tetap PBB itu dibutuhkan. Ingat, IPU (International Parliamentary Union) itu jumlah anggotanya lebih banyak dari PBB. Jadi, forum internasional itu, untuk menjadi wadah komunikasi, harus tetap dipertahankan, apapun itu namanya,” kata Dave dalam kegiatan diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Gerakan Boikot Masyarakat dan Aksi Konkret Pemerintah untuk Palestina” di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta pada 14 November 2023.
Pada sesi tertutup yang digelar 6 November 2023, DK PBB untuk kesekian kalinya gagal mengadopsi resolusi. AS dan Inggris memveto draf tersebut karena menolak untuk menyertakan seruan gencatan senjata segera di Gaza. Padahal, banyak anggota DK PBB yang mendukung seruan ini guna meminimalisir korban sipil dan menyalurkan bantuan kemanusiaan sesegera mungkin.
“Selama masih ada negara adidaya yang bisa bertindak semaunya, ya tetap tidak akan efektif juga. Memang di PBB itu kan one nation one vote, tetapi selama masih ada hak veto, ya pasti akan kejadian yang sama terus terulang kembali,” jelas Dave.
Menurut politisi Fraksi Partai Golkar tersebut, langkah konkret yang bisa dilakukan saat ini adalah mendorong bantuan kemanusiaan ketimbang bantuan secara militeristik.
“Kalau membantu secara militer, pasti akan kontra produktif. Kita malah akan dicap buruk. Yang harus kita dorong adalah bantuan kemanusiaan,” kata Dave.
Bantuan kemanusiaan yang dimaksud seperti obat-obatan, makanan, pakaian, tempat tinggal, air bersih, dan sebagainya. Dan apabila memungkinkan Indonesia bisa membangun semi-permanent camp di sana agar masyarakat Palestina yang mengungsi dapat tinggal di tempat yang layak, ada sekolah, ada pabrik untuk membuat kehidupan.
Artikel lain
Surat Terbuka MER-C Kepada Presiden Jokowi: Selamatkan RS Indonesia dan Jalur Gaza
KTT Luar Biasa OKI Tekan Israel Hentikan Agresi ke Palestina
Fatwa MUI: Hukumnya Haram Dukung Agresi Israel ke Palestina
“Itu adalah hal yang lebih baik dibanding kita memikirkan secara militeristik,” kata Dave. (Rep-04)
![Penampakan letusan Gunung Anak Krakatau, di Selat Sunda, Provinsi Lampung, pada Kamis 21 Juni 2018. [Foto BNPB | Rienews.com]](https://www.rienews.com/wp-content/uploads/2018/06/Letusan-Gunung-Anak-Krakatau.jpg)
