Perluas Jangkauan Kampanye Antikorupsi, KPK-Damri Sepakati Kerja Sama

oleh -132 Kali Dibaca
Ketua KPK Firli Bahuri dan Direktur Utama Damri Setia N. Milatia Moemin, di Kantor Pusat Perum Damri, Jakarta, Rabu, 29 Juli 2020, menandatangani nota kesepahaman yang ditandatangani kegiatan pendidikan dan kampanye antikorupsi. [Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Perusahaan Umum (Perum) Damri menyepakati untuk melakukan kegiatan pendidikan dan kampanye antikorupsi secara bersama-sama sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri dan Direktur Utama Damri Setia N. Milatia Moemin.

Hadir dalam prosesi penandatanganan Deputi Informasi dan Data KPK Mochamad Hadiyana mewakili Ketua KPK, bertempat di kantor pusat Perum Damri, Jakarta, Rabu, 29 Juli 2020.

Dalam siaran pers yang diterima redaksi, dijelaskan, KPK menyadari bahwa sosialisasi, kampanye, dan pendidikan antikorupsi saat ini masih sangat minim menyentuh daerah-daerah pelosok yang terpencil.

Baca Berita:

Pemkab Karo Terima Fasos dan Fasum Huntap Tahap I dan II

Pembangunan Huntap Tahap III Selesai Dikerjakan, Diserahkan Hari Selasa 28 Juli 2020

Melalui kerja sama ini, KPK dan Damri akan memperluas jangkauan kampanye antikorupsi, khususnya untuk menjangkau daerah-daerah terdepan, terluar dan tertinggal.

Untuk mewujudkan kerja sama ini KPK dan Damri akan melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh masing-masing pihak maupun secara bersama-sama.

Selain itu, dalam pelaksanaan kampanye bersama, kedua lembaga juga akan mengembangkan modul, materi dan bahan kampanye, serta penempatan materi kampanye sesuai kesepakatan bersama dengan tujuan bukan untuk kepentingan komersial.

Tak hanya melakukan pendidikan dan kampanye antikorupsi secara bersama-sama, nota kesepahaman ini juga meliputi kerja sama dua lembaga dalam bidang pencegahan tindak pidana korupsi, pertukaran informasi dan data, serta penyediaan narasumber dan ahli.

Nota kesepahaman antara KPK dan Damri, diharapkan bisa menjadi salah satu dari banyak upaya bersama dalam mendorong pendidikan dan sosialisasi antikorupsi kepada masyarakat luas. Sehingga akan semakin banyak agen-agen antikorupsi yang terlibat dalam menanamkan dan membangun budaya antikorupsi. (Rel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *