RIENEWS.COM – Lintas agama dan organisasi keagamaan di Kabupaten Karo, mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo, Sumatera Utara, melawan virus corona (Covid-19).
Para tokoh agama juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Karo dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Karo, khususnya dalam penyaluran bantuan agar tidak menimbulkan polemik.
Hal ini terungkap dalam pertemuan tokoh lintas agama dan Ormas keagamaan, GBKP, MUI, Muhammadiyah, Katolik, Majelis Wilayah GPdI, FKUB, BKAG, PHBI, PGI, PGPI, dan PGLLI, dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana, Wakil Bupati Karo Cory Seriwaty Sebayang, Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan, Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo Indriono, Kajari Karo Denny Ahmad, Ketua PN Sulhanuddin, Danramil Berastagi Mayor Inf J. Barus, Plh Ketua Gugus Tugas Covid-19 Martin Sitepu, Kepala Dinas Kesehatan Karo Irna Safrina Meliala, dan Kakesbang Tetap Ginting, di Kantor Bupati Karo, Senin 20 April 2020.
Ketua Moderamen GBKP Pdt Agustinus Purba mengapreisasi kebijakan yang dilakukan Pemkab Karo dalam menangani pendemi Covid-19.
Baca Berita:
Lawan Virus Corona, Kompakco Bagikan Masker Kepada Para Sopir
Satu Pasien PDP Covid-19 Asal Kabupaten Karo Meninggal Dunia
“Pada prinsipnya, pemerintah bagian dari wakil Tuhan di dunia ini. Jadi apa selama ini yang dianjurkan terkait ibadah, kami tokoh agama yang ada di Kabupaten Karo sudah merespons dan mematuhi sesuai protokol Covid-19,” katanya.
Di sisi lain, kata Pdt Agustinus Purba, dalam mengantisipasi kejadian terburuk, seperti ada pasien meninggal, Pemkab sudah siap antisipasi lokasi pemakaman.
Dalam kesempatan itu, Pdt Agustinus Purba memberikan masukan soal penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19.
“Sekadar masukan dan saran, terkait adanya kebijakan dalam waktu dekat ini bagi masyarakat terdampak Covid-19, pemerintah akan memberikan bantuan sembako. Tentu ini di tengah masyarakat menuai prokontra, siapa yang dapat dan siapa yang tidak dapat. Hal ini sangat krusial, jangan nanti menimbulkan polemik di kalangan masyarakat setelah sembako dibagi atau dalam bentuk lain. Sebab masyarakat merasa terdampak semuanya,” katanya.
Agustinus meminta agar Pemkab Karo memberikan data kepada pemerintah pusat melibatkan tokoh-tokoh agama.
